Marlen Sitompul | Senin, 20/08/2018 16:21 WIB
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah saat mengunjungi korban gempa Lombok, NTB
Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi diminta bergerak cepat untuk membantu para korban gempa yang terus menimpa Nusa Tenggara Barat (NTB). Dimana, akibat guncangan gempa berturut-turut beberapa waktu lalu mengakibatkan sebanyak 469 korban meninggal dunia dan ribuan lula-luka.
Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra),
Fahri Hamzah dari Padang Arafah, Arab Saudi, memohon kepada Presiden Jokowi, sebagai pimpin negara untuk memutuskan cara membantu rakyat NTB.
"Status apapun, yang penting ada bantuan besar. Hampir 1000 kali gempa dan ratusan ribu pengungsi apakah kurang? Dari Arofah aku memohon," kata Fahri lewat akun twitternya di @fahrihamzah, Senin (20/8).
Dia menambahkan, negara mesti hadir dalam tindakan yang besar, mengingat negara merupakan perhimpunan seluruh sumber daya masyarakat. Bahkan, negara wujud dari kekokohan kolektif energi bangsa.
"Ayolah pak Jokowi ambil keputusan cepat, kerahkan sumberdaya negara untuk bantu NTB. Jika negara lamban, maka masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada negara. Negara wajib hadir, terutama dalam keadaan ketika alam seperti memberi kita hukuman. Allah maha tau apa yang terjadi," ucap politisi PKS itu.
Menurutnya, kehadiran negara dirasakan melalui tindakan nyata, karena kapasitasnya yang sangat besar, bukan sekedar menghimpun dana sosial dari satu-dua orang atau sekelompok orang, namun menghimpun dari seluruh sumberdaya negara.
"Rakyat kita memang kuat. Masyarakat sipil bekerja menghimpun dana-dana sosial, dengan tindakan yang spesifik tapi hanya pada spot yang terbatas. Sedang negara, bisa hadir melampauinya dengan kesigapan yang cepat dan tangkas. Ayolah pak Jokowi turunlah," ujarnya.
Fahri yang juga berasal dari NTB itu pun menambahkan, tindakan negara terwujud melalui dua alas, yakni melalui regulasi, dan kedua melalui budget. Melalui regulasi, status bencana NTB perlu ditinjau ulang, dan kalau bisa ditingkatkan menjadi bencana nasional, agar negara terlibat penuh melalui struktur raksasanya dalam membantu bencana Lombok.
"Struktur yang raksasa misalnya dengan membentuk badan rehabilitasi, akan mempercepat pemulihan NTB, memulihkan pariwisata Lombok, juga mengembalikan keceriaan warga. Jangan biarkan mereka terlalu lama dalam duka, dan terlalu lama dalam tenda," imbuhnya.
Apalagi, kata Fahri sampai saat ini, pihaknya belum mendengar ada "kelembagaan nasional" untuk penanganan gempa NTB. Dimana, Jakarta masih merespon bencana Lombok dengan birokrasi normal. Sementara Pemda diminta berdiri kokoh menanggapi gempa, meski pun mereka juga sebenarnya adalah korban.
"Aparat Pemda saya saksikan sendiri kebingungan dengan skala bencana ini. Mereka juga korban, tapi kita meminta mereka untuk mengurus diri mereka mandiri. Sungguh tindakan yang tidak bijak," terangnya.
Memang, masih menurut
Fahri Hamzah, melalui budgeting negara sudah menjanjikan Rp 4 Triliun untuk Lombok saja. Ini yang mesti dipantau bersama, sehingga anggaran tersebut mesti dirasakan kehadirannya.
"Keringkasan itulah yang kita baca melalui penguatan kelembagaan. Dengan regulasi dan budgeting yang tanggap bencana itulah maka harapan pemulihan Lombok dapat kita susun dalam time frame yang jelas. Dengan demikian kita bisa mengestimasi waktu kerja kita. Ada jadwal dan ada kepastian. Jangan seperti sekarang negara nampak gamang," harapnya.
"Dengan ikhtiar itulah kita bekerja. Dengan ikhtiar dan kesungguhan itulah kita memohon kepada Allah, bahwa kita telah berusaha sungguh-sungguh agar Allah menurunkan pertolongan-Nya atas musibah dan derita yang kita alami bertubi-tubi. Kita disadarkan bahwa setiap saat, kita ingin "Tangan Tuhan" bekerja dalam pemulihan ini," tegasnya.
KEYWORD :
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Gempa Lombok
