Sekjen PBB Antonio Guterres (Foto: Financial Tribune)
Washington - Eskalasi militer di barat laut Suriah dapat menimbulkan konsekuensi bencana bagi penduduk sipil. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, di tengah munculnya tanda-tanda pergerakan pasukan rezim Bashar al-Assad di sebuah provinsi yang dikuasai pihak oposisi.
Guterres mengatakan, peningkatan aktivitas militer dapat memicu perpindahan penduduk besar-besaran di negara itu, sementara penduduk yang telantar di wilayah itu tidak mendapat akses ke bantuan kemanusiaan dan layanan dasar.
Ia menekankan, aktivitas militer adalah "gejala yang mengkhawatirkan", terutama di barat laut Suriah, di mana sekitar tiga juta warga Suriah tinggal.
"Saya tegaskan bahwa para pelaku pelanggaran hukum kemanusiaan internasional harus dimintai pertanggungjawaban. Langkah itu sangat penting untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Suriah. Saya juga meminta seruan saya mengenai situasi di Suriah dirujuk ke Pengadilan Pidana Internasional," kata Guterres.
Guterres meminta semua pihak untuk menghindari pertumpahan darah, mematuhi perjanjian de-eskalasi dan hukum kemanusiaan internasional, serta melindungi warga sipil.
"Hanya ada satu agenda bagi kita semua, yaitu mengakhiri penderitaan rakyat Suriah dan menemukan solusi berkelanjutan untuk konflik di negara ini melalui proses politik inklusif yang memenuhi aspirasi sah dari rakyat Suriah," tambahnya.
Pemerintah Inggris mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini, sekitar dua juta orang telah mengungsi ke barat laut Suriah untuk mencari perlindungan, namun 37 serangan ke fasilitas kesehatan di Idlib telah mengancam keselamatan warga sipil dan tenaga medis.
Perang Suriah selama tujuh tahun telah menewaskan 400.000 jiwa, menyebabkan lebih dari 11 juta orang mengungsi, dan krisis makanan, air bersih, dan perawatan kesehatan. (aa)
KEYWORD :Suriah PBB Antonio Guterres
