Presiden Amerika Seriakat Donald Trump (Foto: Denis Balibouse)
Washington - Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memimpin pertemuan kepala negara Dewan Keamanan PBB di Iran pada akhir September nanti. Kabar tersebut disampaikan oleh Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley pada Selasa (Rabu waktu setempat).
Dengan dijadikannya Amerika Serikat sebagai pemegang kursi kepresidenan DK PBB, Haley mengatakan tujuan AS memberikan tekanan lebih lanjut pada Teheran mengenai dugaan pelanggaran resolusi dewan.
"Presiden Trump sangat bersikukuh bahwa kita harus mulai memastikan bahwa Iran jatuh sejalan dengan tatanan internasional," kata Haley kepada awak media dilansir dari AFP.
Pengadilan Militer Israel Perpanjang Tahanan Rumah bagi Tentara yang Dituduh Melecehkan Tahanan Palestina
"Jika Anda terus melihat penyebaran yang dimiliki Iran dalam mendukung terorisme, jika Anda terus melihat uji coba rudal balistik yang mereka lakukan, jika Anda terus melihat penjualan senjata yang kita lihat dengan Huthis di Yaman - ini semua adalah pelanggaran resolusi dewan keamanan,” tegasnya.
"Ini semua adalah ancaman terhadap kawasan, dan ini semua hal yang perlu dibicarakan komunitas internasional," tambahnya.
Washington telah berusaha untuk membangun tekanan internasional terhadap Iran setelah menerapkan kembali sanksi keras dan sepihak pada 7 Agustus, dan menetapkan batas waktu 5 November untuk menghentikan ekspor minyak Iran.
Langkah-langkah itu muncul setelah AS memutuskan keluar dari Pakta Nuklir 2018 pada Mei lalu, karena dinilai gagal memberikan tekanan terhadap Teheran untuk menghentikan senjata nuklir dan program rudal balistik.
Eropa telah menolak bergabung dengan langkah sanksi AS, tetapi awal pekan ini media Jepang mengatakan Tokyo telah setuju untuk menangguhkan impor minyak mentah dari Iran.
Haley menyangkal Amerika Serikat sedang mencari perubahan rezim di Iran, mengatakan upaya AS bertujuan untuk mendukung keinginan rakyat Iran.
"Kami akan berdiri bersama rakyat Iran. Mereka punya hak untuk didengar di pemerintahan mereka dan mereka punya hak untuk mengubahnya," katanya.
KEYWORD :Amerika Serikat Iran PBB
