Marlen Sitompul | Senin, 10/09/2018 14:50 WIB
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah saat luncurkan Buku Berjudul Mengapa Indonesia Belum Sejahtera
Jakarta - Dalam rangka pemulihan pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Barat (NTB), DPR RI menggelar rapat konsultasi dengan pemerintah. Sejumlah menteri terkait hadir dalam rapat tersebut.
Rapat konsultasi dipimpin langsung oleh
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra),
Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/9).
Fahri menyampaikan, rapat konsultasi kali ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang beberapa hal yang perlu disampaikan, terkait penanganan pasca gempa di NTB.
"Kita hadir banyak, tetapi tidak harus lama kita rapatnya. Tetapi bisa memberikan analisis yang komprehensif, yang perlu disampaikan. Yang penting bisa menjelaskan beberapa persoalan," kata Fahri.
Rapat konsultasi dihadiri oleh Menko Perekonomian, Menko PMK, Men PUPR, Menkes, Mendos, Mendes, Menpariwisata, Mendiknas, Kepala BNPB, Pemprov NTB, Anggota DPD NTB, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi.
Kata Fahri, berdasarkan hasil kunjungan lapangan bersama sejumlah anggota DPR, pihaknya telah mengidentifikasi beberapa persoalan secara umum, yakni ada dua klaster.
Pertama adalah klaster publik, sebanyak tiga level, antara lain, infrastruktur dasar atau primer, infrastruktur sekunder dan infrastruktur tertier. Dan kedua adalah klaster private, yakni rumah dan logistik.
"Kalau kita meninjau situasinya kira-kira, kalau infrastruktur primer itu terdiri dari jalan, jembatan dan sebagainya. Kemudian infrastruktur sekunder seperti kantor-kantor pemerintahan, banyak sekali yang rusak, khususnya di Lombok Utara. Sedang yang masuk dalam klaster infrastruktur tertier seperti, pelayanan umum (sekolah, rumah sakit, dan sebagainya)," jelasnya.
Menurutnya, skema pembiayaan mungkin lebih sederhana, karena jumlahnya tidak sebanyak rumah masyakarat yang terkena dampak gempa. Karena sampai hari ini, jumlah rumah rusak mencapai 80 ribu.
"Mungkin bisa lebih jumlah rumah yang rusak itu, berdasarkan perhitungan terakhir dari PU," katanya.
Fahri mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dihimpun beberapa hari yang lalu, terkait bantuan untuk pembangunan rumah belum terealisasi dengan baik. Dimana, yang baru terdata sudah menerima transfer uang langsung ke rekening itu baru sekitar 6 ribuan dari sekitar 84 ribu yang terverifikasi.
"Sementara mereka belum bisa menggunakan dana itu, karena masih memerlukan rekomendasi dari beberapa pihak terkait. Kalau soal logistik, saya kira masyarakat kita sudah cukup banyak membantu dan semua terjun membantu, termasuk pemerintah pusat," ucapnya.
KEYWORD :
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Gempa Lombok
