Logo PBB (Foto: Beapeacekeeper)
Jakarta - Pemerintah China mendesak Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk menghormati kedaulatannya. Itu disampaikan setelah lembaga PBB menuding Tirai Bambu melakukan penahan massal minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.
Senin sebelumnya, Komisaris Tinggi HAM, Michelle Bachelet mengecam penindasan yang sedang berlangsung di China terhadap komunitas Uighur dalam pernyataan pertamanya sebagai kepala pengawas HAM di Jenewa.
Presiden Cile, kali duanya mendesak Beijing untuk mengizinkan pemantau masuk ke wilayah barat jauh yang bergolak untuk menyelidiki situasi di sana.
"Bachelet harus dengan teliti mematuhi misi dan prinsip-prinsip piagam PBB," kata juru bicara kementerian luar negeri Cina Geng Shuang pada Selasa.
"Ia harus menghormati kedaulatan Tiongkok, adil dan obyektif, dan tidak mendengarkan informasi sepihak saat menjalankan tugasnya," sambungnya.
Daya tarik Bachelet untuk mendapatkan akses datang ketika Human Rights Watch melaporkan orang-orang Uighur yang berbahasa Turki menghadapi penahanan sewenang-wenang, pembatasan praktik keagamaan, dan indoktrinasi politik paksa dalam tindakan keras keamanan massal.
Sebuah panel hak asasi manusia PBB mengatakan bulan lalu telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa hingga satu juta orang Uighur mungkin ditahan di penahanan ekstra-hukum di provinsi barat laut China, dan menyerukan agar mereka dibebaskan.
China menolak laporan terbaru PBB
China mengatakan langkah-langkah keamanan yang keras di Xinjiang diperlukan untuk memerangi ekstremisme dan terorisme. Langkah itu sama sekali tidak menargetkan kelompok etnis tertentu atau membatasi kebebasan beragama.
Sekedera diketahui, Xinjiang adalah rumah bagi setidaknya delapan juta Muslim Uighur.
Di wilayah yang berbatasan dengan Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan, kelompok-kelompok minoritas Muslim dilarang menggunakan jenggot, kerudung dan mendistribusikan alquran.Dua tahun terakhir, pihak berwenang secara dramatis meningkatkan keamanan dan pengawasan di Xinjiang, disamakan oleh para kritikus dengan kondisi darurat militer dekat dengan pos pemeriksaan polisi, kamp pendidikan ulang, dan pengumpulan DNA massal. (Al Jazeera)
KEYWORD :Michelle Bachelet HAM PBB Muslim Uighur Xinjiang
