Sabtu, 23/11/2024 04:02 WIB

Ketua DPR Dorong Anggota MIKTA Tingkatkan Kerja Sama Maritim

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta parlemen yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan Australia) mendorong pemerintah masing-masing untuk lebih meningkatkan kerja sama di bidang maritim.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo saat jumpa pers penutupan Parlemen MIKTA, di Bali

Bali - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta parlemen yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan Australia) mendorong pemerintah masing-masing untuk lebih meningkatkan kerja sama di bidang maritim.

Menurutnya, kerja sama maritim antar negara MIKTA akan secara signifikan meningkatkan potensi pengembangan laut untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan negara-negara anggotanya.

"Banyak sektor kemaritiman yang bisa dikerjasamakan. Diantaranya, kerjasama ekonomi bidang maritim, keamanan maritim, memerangi penangkapan ikan ilegal, keselamatan maritim, kolaborasi ilmu kelautan dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan," kata Bamsoet dalam sesi keempat forum konsultatif MIKTA dengan tema `Maritim Coorporation for Sustainable Growth and Prosperity`, yang diselenggarakan di Istana Tampak Siring Bali, Minggu (16/9).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menuturkan, kerjasama maritim yang berkelanjutan sesungguhnya juga merupakan bagian dari upaya menjaga perdamaian dunia. Terlebih, lima negara anggota MIKTA berbatasan langsung dengan laut, sehingga upaya pemberdayaan maritim sangat relevan dengan keamanan dan kemakmuran di setiap negara.

"Upaya untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi dan lingkungan ekosistem laut telah menjadi tantangan kita bersama. Laut memiliki potensi yang luar biasa untuk pengembangan kesejahteraan dunia. Laut berfungsi tidak hanya sebagai jalur perdagangan dan transportasi dunia saja, tetapi juga salah satu faktor penentu keamanan negara," tegas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengutarakan, kerjasama di bidang maritim untuk peningkatan perekonomian bagi Indonesia sangatlah penting. Sebab, dua pertiga wilayah Indonesia berupa lautan, dan Indonesia terletak di jalur strategis perdagangan dunia.

"Kami selalu berupaya agar kawasan perairan yang penting bagi perdagangan internasional di wilayah Indonesia selalu aman bagi pelayaran internasional. Dengan memanfaatkan keuntungan geografis tersebut, saat ini Indonesia memiliki kebijakan Poros Maritim Dunia," urai Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, Indonesia sebagai `Poros Maritim Dunia` berupaya mewujudkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sektor kelautan telah berkontribusi 20 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan peluang lapangan pekerjaan yang luas di seluruh Indonesia.

"Sektor kelautan dan perikanan menjadi unggulan melalui pembangunan ekonomi menyeluruh berbasis kemaritiman. Upaya menjaga kelestarian laut, serta sumber daya pesisir untuk kepentingan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, menjadi komitmen Indonesia," ujar Bamsoet.

Selain itu, Wakil Ketua Umum KADIN ini memaparkan, dalam World Ocean Summit (WOS) di Bali tahun lalu, Indonesia mengusulkan akuntabilitas dari berbagai negara dalam memberantas illegal fishing. Upaya untuk memberantas illegal fishing sangat terkait dengan pertumbuhan industri perikanan dan keberlanjutan dari sumber daya ikan yang ada.

"Namun, Indonesia tidak dapat melakukan hal tersebut sendiri. Kita memerlukan penegakan hukum yang tegas, komitmen dan dukungan bersama semua pihak, termasuk negara-negara yang tergabung dalam MIKTA," tutur Bamsoet.

Legislator Partai Golkar ini juga mengingatkan laut dunia kian terancam dari berbagai aktivitas negatif manusia. Mulai dari sampah plastik hingga polusi kimia berbahaya. Sehingga, membahayakan ekosistem laut dan keselamatan manusia.

"Menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga serta memelihara ekosistem laut. Kami harapkan negara-negara MIKTA untuk memberikan komitmennya terhadap perlindungan laut," pungkas Bamsoet.

MIKTA merupakan forum kemitraan antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. MIKTA dibentuk pada tahun 2013, bertujuan untuk mendukung pemerintah global yang efektif. Saat ini Indonesia menjadi ketua MIKTA.

Dalam pertemuan ini dari Indonesia hadir Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf, anggota Fraksi Partai Golkar DPR Fadel Muhammad, anggota Fraksi PPP DPR Hazrul Azwar, serta Dirjen Kerjasama Multilateral Kemenlu RI Febrian Ruddyard. Dari Korea Selatan hadir Ketua Parlemen Korea Selatan Moon Her Sang, anggota parlemen Korea Selatan Lee Soo Hyuck dan Ji Sang Wuk. Australia diwakili Wakil Presiden Senat Australia Sue Lines dan dari Meksiko hadir Dubes Meksiko untuk Indonesia Armando Gonzalo Alvarez.

KEYWORD :

Ketua DPR Bambang Soesatyo Parlemen MIKTA




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :