Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen PKH, Kementerian Pertanian (Kementan), Fini Murfiani saat menyaksikan penandatanganan MoU antara PT. Jasindo selaku BUMN dengan Koperasi Agro Niaga (KAN), Malang, Jawa Timur, Sabtu (22/09).
Malang - Peningkatan skala usaha kepemilikan ternak bagi peternak merupakan salah satu solusi untuk mendongkrak peningkatan populasi sapi di dalam negeri.
Demikian kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen PKH, Kementerian Pertanian (Kementan), Fini Murfiani saat menyaksikan penandatanganan MoU antara PT. Jasindo selaku BUMN dengan Koperasi Agro Niaga (KAN), Malang, Jawa Timur, Sabtu (22/9).
Fini menyebutkan, produksi susu segar nasional 2017 masih rendah, yaitu 922,9 ribu ton dan hingga saat ini 79,2 persen kebutuhan susu masih diimpor dari luar negeri. Menurutnya, hal karwna perkembangan populasi dan produktivitas sapi perah masih belum sesuai harapan.
Disisi lain, lanjut Fini, kepemilikan sapi perah atau rata-rata 2-3 ekor per peternak.
"Untuk meningkatkan skala usaha peternak sapi perah, Direkrtorat Peternakan dan Kesehatan Hewan terus mendorong semua pihak, baik swasta maupun BUMN bermitra dengan peternak," terang Fini.
Berdasarkan BPS 2017, rumah tangga peternakan sapi perah nasional saat ini sebanyak 142 ribu, yang sebagian besar merupakan peternak kecil dengan kepemilikan sapi perah dibawah empat ekor.
"Kita ambil sisi positifnya untuk dijadikan peluang karena dengan meningkatkan skala kepemilikan sapi di rumah tangga peternakan tersebut, maka akan dimungkinkan terjadinya peningkatan populasi sapi perah di dalam negeri," ungkap Fini.
Lebih lanjut Ia katakan, untuk pengembangan sapi perah, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah, diantaranya: bantuan ternak, program Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting), subsidi bunga KUPS dan KUR, bantuan premi asuransi, dan fasilitasi pengembangan investasi dan kemitraan.
Namun dengan keterbatasan APBN saat ini tidak memungkinkan penambahan sapi difasilitasi oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang murah melalui non APBN.
Fini memberikan contoh seperti yang dilakukan oleh PT. Jasindo saat ini. Selaku BUMN, PT. Jasindo telah mau meningkatkan pemanfaatan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) bekerjasama dengan KAN Jabung.
"Ini merupakan salah satu bentuk program kemitraan BUMN dalam pengembangan usaha peternakan dengan fasilitasi pembiayaan non APBN dan optimalisasi asuransi ternak," kata Fini Murfiani.
Menurut Fini, Program Kemitraan (PK) dari BUMN ini merupakan salah satu sumber pembiayaan yang murah, yaitu dengan bungatm tiga persen dan lama pengembalian tiga tahun.
"Skema ini sangat sesuai untuk kriteria usaha sapi, baik sapi perah maupun sapi potong," ungkapnya.
Ia manambahkan, skema dengan bunga yang sama telah lama diusulkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, namun baru disetujui KUR dengan bunga tujuh persen.
"Kami selaku pemerintah memberikan apresiasi kepada PT. Jasindo yang telah percaya kepada usaha peternakan dan meluncurkan Program Kemitraan BUMN kepada 50 orang peternak anggota KAN Jabung dengan total pembiayaan Rp. 1 Miliar," kata Fini.
"Pembiayaan ini akan digunakan untuk pembelian 50 ekor sapi perah oleh KAN Jabung," sambungnya.
Fini berharap ini merupakan langkah awal PT. Jasindo bermitra dengan peternak dan Ia harapkan kedepan lebih banyak BUMN-BUMN lainnya yang bermitra, sehingga peternak kecil akan terbantu dan percepatan peningkatan produksi susu sapi di dalam negeri lebih cepat terealisasikan.
"Mari BUMN-BUMN yang lain untuk ikut bersama-sama bersinergi merapatkan PKBL nya untuk usaha peternakan khususnya peternak sapi, begitu juga swasta dengan memanfaatkan program Corporate Social Responsibilitynya (CSR)," kata Fini.
KEYWORD :Kementan susu Dirjen PKH Fini Murfiani
