Marlen Sitompul | Rabu, 26/09/2018 11:31 WIB
Tersangka Suap PLTU Riau, Eni Maulani Saragih
Jakarta - Partai Golkar memerintahkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih untuk mengawal proyek PLTU Riau-1 yang saat ini terseret kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Eni mengaku, dirinya telah menyerahkan kronologis dari awal diberi tugas Partai
Golkar untuk mengawal PLTU Riau hingga terseret kasus korupsi kepada kuasa hukum dan penyidik KPK.
"Iya karena saya petugas partai (
Golkar), atasan saya yang memberikan tugas kepada saya," kata Eni, saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/9).
Meski demikian, Eni enggan menjelaskan secara gamblang siapa atasan di Partai
Golkar yang memerintahkan untuk mengawal proyek senilai USD900 juta itu hingga tuntas.
"Pokoknya atasan saya pada zamannya, saya diberikan tugas karena saya sebagai petugas partai untuk mengawal," terangnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Partai
Golkar telah mengakui menerima suap PLTU Riau-1. Hal itu terkait pengembalian uang senilai Rp700 juta oleh salah satu elite Partai
Golkar.
"Kalau (
Golkar) dia mengembalikan setidak-tidaknya kan mereka mengakui memang benar-benar menerima. Kalau nggak pernah menerima kan enggak mengembalikan," kata Alexander, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/9).
Pengembalian uang oleh pengurus
Golkar setelah Eni beberapa kali mengungkap soal aliran dana ke partai berlambang pohon beringin itu senilai Rp2 miliar. Bahkan, Eni mengaku telah menyerahkan bukti kepada penyidik KPK.
Dimana, uang tersebut diduga untuk pemenangan Airlangga sebagai Ketum Partai
Golkar pada Munaslub 2017 silam.
KPK baru menetapkan tiga orang tersangka kasus suap PLTU Riau. Ketiganya yakni, Eni Maulani Saragih, bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B Kotjo, dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham.
KEYWORD :
Suap PLTU Riau Golkar Airlangga Hartarto
