Perempuan Rohingya (foto: Google)
New Delhi - Pemerintah India mendeportasi tujuh warga Rohingya ke Myanmar karena masuk ke wilayah tersebut secara ilegal. Ketujuh orang itu sebelumnya ditahan di penjara sejak 2012.
Perdana Menteri India, Narendra Modi menyebut para imigran gelap Rohingya sebagai ancaman keamanan nasional dan meminta pemerintah negara bagian tahun lalu untuk mengidentifikasi dan mendeportasi.
Bhaskar Jyoti Mahanta, direktur jenderal polisi di negara bagian Assam di timur laut, mengatakan bahwa tujuh orang itu akan diserahkan kepada pemerintah Myanmar di perbatasan pada Kamis pagi.
Diduga Terkontaminasi, Hampir 12 Persen Rempah India Tidak Penuhi Standar Kualitas dan Keamanan
"Ini adalah prosedur rutin, kami mendeportasi semua orang asing ilegal," kata Mahanta.
Namun seorang pejabat hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, pemulangan secara paksa terhadap Rohingya melanggar hukum internasional.
"Pemerintah India memiliki kewajiban hukum internasional untuk sepenuhnya mengakui diskriminasi yang dilembagakan, penganiayaan, kebencian dan pelanggaran HAM berat yang orang-orang ini telah hadapi di negara asal mereka dan memberi mereka perlindungan yang diperlukan," kata Pelapor khusus PBB tentang rasisme, Tendayi Achiume, dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, aktivis hak asasi di India telah menentang perintah mendeportasi warga Rohingya dan Mahkamah Agung sedang mendengarkan petisi untuk menghentikan deportasi.
"Ini mungkin contoh pertama pengungsi Rohingya yang dideportasi dari India," kata Cheryl D`Souza, seorang pengacara untuk para pembuat petisi. Ia mengatakan pengadilan setuju mendengar masalah ini pada Kamis.
Diperkirakan 40.000 orang Rohingya, minoritas tanpa kewarganegaraan, tinggal di India, dan lebih dari 700.000 orang melarikan diri ke Bangladesh, setelah Myanmar yang mayoritas beragama Buddha selama bertahun-tahun melakukan penganiayaan di wiliyah tersebut.
Para pejabat PBB menggambarkan tindakan militer Myanmar sebagai pembersihan etnis.
Meski begitu, Myanmar membantah tuduhan itu. Ia mengatakan militernya telah meluncurkan operasi kontra-pemberontakan setelah serangan terhadap pasukan keamanan oleh militan Rohingya pada Agustus tahun lalu. (Al Jazeera)
Rohingya India PBB Myanmar
