Kamis, 26/12/2024 17:52 WIB

SK Tak Kunjung Keluar, 800 Bidan Sukabumi Ancam Mogok Kerja

Para bidan harian lepas nekad melakukan aksi mogok dan aksi massa karena Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak pernah memberikan status kepegawaian yang jelas kepada para bidan harian lepas.

Sebanyak 800 bidan harian lepas (honorer) yang tergabung dalam Forum Bidan Harian Lepas di Kabupaten Sukabumi mengancam akan melakukan mogok kerja (Foto: Ist)

Sukabumi - Sebanyak 800 bidan harian lepas (honorer) yang tergabung dalam Forum Bidan Harian Lepas di Kabupaten Sukabumi akan melakukan mogok kerja dan aksi massa jika Bupati Sukabumi, Marwan Hamami tidak segera mengeluarkan surat keputusan (SK) penugasan.

Demikian  ditegaskan Wakil Ketua Forum Bidan Harian Lepas, Erni Sundari di Kabupaten Sukabumi, Kamis (11/10).

"Kami sudah mengabdi bertahun-tahun, tapi tidak pernah mendapatkan SK. Upah dibawah UMR, tidak ada jaminan kesehatan. Sekarang justru akan disingkirkan. Kalau Bupati Marwan tidak segera bikin SK penugasan buat kami, kami akan mogok melayani," tegas Erni dalam siaran persnya.

Para bidan harian lepas nekad melakukan aksi mogok dan aksi massa karena Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak pernah memberikan status kepegawaian yang jelas kepada para bidan harian lepas.

"Bupati harus tanggung jawab kalau kami mogok kemudian angka kematian ibu melahirkan dan kematian anak meningkat. Tanggung jawab kalau gizi buruk merebak. Tanggung jawab kalau penyakit menular tidak teratasi," tegas Erni.

Ia menjelaskan, walaupun sudah mengabdi bertahun-tahun melayani kesehatan rakyat di pelosok desa-desa di Sukabumi, namun gaji yang diterima sangat kecil tidak sesuai dengan UMR di Kabupaten Sukabumi.

"Kami juga menuntut penggajian sesuai dengan UMR di Kabupaten Sukabumi dan dibayarkan setiap bulan dengan tepat. Kami juga meminta adanya tunjangan hari raya," terangnya.

Ia menceritakan bahwa selama ini pengabdian bidan harian lepas harus melayani desa-desa terpencil melewati perjalanan yang jauh dan sulit. Namun para bidan tidak mendapatkan hak  jaminan kesehatan.

"Kami menuntut adanya jaminan kesehatan bagi kami karena saat bekerja tidak kecil kecelakaan kerja bagi kami," katanya.

Forum Bidan Harian Lepas juga meminta adanya kesetaraan beban kerja antara bidan harian lepas dan bidan yang sudah pegawai negeri sipil termasuk dalam pelatihan-pelatihan.

"Ikut sertakan kami bidan harian lepas karena yang yang terjun dilapangan kebanyakan bidan harian lepas," katanya.

Bukannya mendapatkan solusi atas persoalan bidan harian lepas malahan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi saat ini menurutnya berusaha menyingkirkan peran bidan harian lepas dengan melakukan uji kompetensi.

Kami menolak dilakukannya uji kompetensi bagi bidan harian lepas yang akan berdampak pada pemangkasan bidan harian lepas yang sudah bekerja bertahun-tahun selama ini," katanya

KEYWORD :

Bupati Sukabumi Marwan Hamami




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :