Marlen Sitompul | Sabtu, 20/10/2018 11:34 WIB
Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Fary Djemy Francis (tengah), dalam diskusi kebangsaan, di Press Gathering Pimpinan MPR dengan Wartawan Parlemen di Yogyakarta
Jakarta - Fraksi Partai Gerindra di MPR RI sepakat dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X, demokrasi di tanah air sedang menghadapi ujian.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Fary Djemy Francis, dalam diskusi kebangsaan, di
Press Gathering Pimpinan MPR dengan Wartawan Parlemen di Yogyakarta, Jumat (19/10).
"Kami dari Fraksi Gerindra bersepakat dengan Sultan, bahwa saat ini demokrasi di Tanah Air sedang menghadapi berbagai ujian. Karena itu dibutuhkan sikap kedewasaan dalam menyikapi perbedaan," kata Fary.
Padahal, kata Fary, demokrasi adalah cara paling tepat dalam menjalankan roda bernegara. Dimana, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Ironisnya, kadang demokrasi saat ini malah melahirkan beragam persoalan.
"Seperti konflik horizontal, kampanye SARA, berita hoax, fitnah, money politics, dugaan keberpihakan penyelenggara dan lain sebagainya," katanya.
Semestinya, kata Fary, perbedaan dan perdebatan adalah hal biasa dalam demokrasi. Itulah sebabnya, bangsa Indonesia pun bisa besar karena perdebatan panjang para founding father.
"Namun, perdebatan itu dilakukan bukan untuk menghancurkan, tetapi dengan semangat saling menguatkan," tegasnya.
Karena itu, kata Fary, pemerintah seharusnya berterima kasih kepada oposisi karena disaat pemerintah salah jalan, pihak oposisi lah yang meluruskan.
"Jangan anggap oposisi sebagai musih berkompetisi, tetapi jadikan oposisi sebagai teman berdemokrasi," terang Fary.
"Negara Timur Tengah yang memiliki suku dan budaya nyaris sama kerap terlibat pertikaian dalam perbedaan. Sementara di Indonesia yang memiliki suku dan budaya bermacam-macam tetap bisa bersama-sama tanpa perpecahan. Inilah potret salah satu hikmah perbedaan," demikian Fary.
Sebelumnya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X berbicara soal demokrasi di hadapan peserta press gathering MPR.
"MPR agar merenung dan mengevaluasi 73 tahun Indonesia merdeka, perjalanan bangsa ini apakah sesuai dengan tujuan para founding father ketika mendirikan negara ini?" katanya.
Sultan memberi contoh dalam penerapan demokrasi. Korea Utara punya demokrasi ala Korea Utara. Negara Tiongkok mengatakan demokrasi ala Tiongkok. Amerika mengatakan demokrasinya ala Amerika. "Mengapa kita tidak bisa mengatakan demokrasi ala Indonesia?" tanya Sultan.
Misalnya, melibatkan oposisi dalam kabinet. "Jika ada orang di oposisi yang punya potensi, kenapa tidak masuk kabinet? Tidak ada yang dilanggar," ujarnya memberi contoh.
"Kalau dasarnya kebersamaan, bukan pemerintah dan oposisi, maka potensi orang-orang dalam oposisi bisa dimanfaatkan untuk membangun republik dengan kebersamaan," imbuhnya.
"Dengan kebersamaan dan tepo seliro, pemimpin harus memberi pelayanan tanpa diskriminasi. Memberi ruang bagi minoritas. Bukan demokrasi barat yang memberi batas mayoritas dan minoritas," ucapnya.
Dalam acara tersebut turut hadir juga Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, pimpinan fraksi di MPR di antaranya Fary Djemi Francis (Ketua Fraksi Gerindra), Arwani Thomafi (Ketua Fraksi PPP), Capt Jhoni Rolindrawan (Ketua Fraksi Hanura), Ayub Khan (Sekretaris Fraksi Demokrat), Agathi Sulie (Fraksi Partai Golkar), El Nino (Fraksi Partai Gerindra), dan Sesjen MPR Ma`ruf Cahyono serta Kepala Biro Humas Siti Fauziah.
KEYWORD :
Warta DPR Empat Pilar Press Gathering
