Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR terkait penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Senin (22/10).
Jakarta - Pagu anggaran 2019 Kementerian Pertanian (Kementan) disetujui dalam Rapat Kerja antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan Komisi IV DPR RI terkait penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Senin (22/10).
"Kita sudah sepakat, dan kami usul anggaran 2019 kita percepat. Dan bulan Januari awal, Insyaallah kita bisa mulai langsung bekerja," kata Amran singkat menaggapi disetujuinya anggaran tersebut.
Dalam laporan singkat yang dibacakan Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo selaku Ketua Rapat, disetujui 4 poin kesepakatan, yakni, pagu RAPBN Kementan, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian, pagu subsidi pupuk, dan rekomendasi kurang bayar subsidi pupuk tahun 2015 hingga 2017.
"Komisi IV DPR RI menyetujui pagu RAPBN Kementerian Pertanian Tahun 2019, berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR-RI sebesar Rp1,6 Triliun," kata Edhy.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan sektor pertanian yang dibagi dalam 11 Eselon I baik direktorat jenderal, sekretariat jenderal, inspektorat jenderal maupun badan di lingkup Kementerian.
Fokus utama masih pada pemenuhan pangan nasional, hal ini tercermin dari alokasi anggaran terbesar pada Direktorat Tanaman Pangan (Ditjen TP) yakni sebesar Rp6 triliun, sementara Dijten Prasaranan dan Sarana Pertanian (PSP) yang mengurusi Alat Mesin Pertanian (Alsintan), irigasi tersier dan lain-lain mendapat anggaran sebesar Rp4,9 triliun.
Selain itu, Komisi IV juga meyetujui DAK bidang pertanian 2019 senilai Rp1,9 triliun, yang terdiri dari DAK Provinsi sebesar Rp400 miliar dan DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp1,5 triliun.
Edhy juga menerangkan bahwa pagu subsidi pupuk tahun anggaran 2019 sebanyak 9.550.000 ton atau setara dengan 29,9 triliun baik untuk pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK maupun organik.
Terkait kurang bayar subsidi pupuk, Komisi IV DPR RI juga mendesak agar Kementerian Keuangan menyelesaikan pembayaran sebesar Rp 9,8 triliun baik untuk 2015, 2016 maupun 2017.
Usai membacakan laporan singkat, Edhy menyatakan bahwa kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Komisi IV sebagai mitra sangat baik dalam 4 tahun terakhir.
Menurutnya, Amran dan jajarannya sangat responsif menanggapi kendala di lapangan, dan berharap bisa berlanjut hingga periode berikutnya.
"Kami merasakan bagaimana Kementerian Pertanian luar biasa terbuka untuk bekerjasama. Setiap ada keluhan dilapangan, kami telfon, langsung ada tindak lanjut. Menteri dan jajarannya sangat dekat," pungkas Edhy dihadapat sekuruh anggora Komisi IV DPR RI dan pejabat Eselon I Kementan yang hadir pada rapat kerja tersebut.
KEYWORD :Edhy Prabowo Kementan Andi Amran Sulaiman DPR
