Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Muti/Jurnas)
Jakarta – Dalam empat tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, peningkatkan IPM dari 68,9 pada 2014 menjadi 70,81 pada 2017.
Harapan lama sekolah di semua jenjang semakin meningkat, dan kesenjangan dalam penyediaan akses pada layanan pendidikan antar-wilayah juga semakin menurun.
"Sepanjang 2015 sampai dengan 2018 bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar atau PIP telah memperluas akses pada pendidikan dan membantu anak-anak terus mendapatkan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Total anggaran yang telah kita salurkan sebesar 35,7 triliun," papar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam jumpa pers empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10).
Baru Naikkan Insentif KPU, Jokowi Minta Maaf
Jumlah anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar berkurang signifikan, dari 60.066 di tahun 2015/2016 menjadi 32.127 di tahun 2017/2018. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2017).
Data pokok pendidikan (Dapodik) mencatat peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah, sebelumnya dari 74,26 (2014) menjadi 82,84 (2017). Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah meningkat dari 59,35 (2014) menjadi 60,37 (2017). Tercatat sebanyak 1.407.433 peserta didik lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1.300.521 dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Dua tahun terakhir, Kemdikbud berfokus pada mekanisme penyaluran dana manfaat PIP. Dikatakan Muhadjir, sebanyak 70 persen penerima PIP telah menggunakan kartu PIP model baru yang juga berfungsi sebagai ATM.
"Sehingga peserta didik bisa mengambil uangnya setiap saat. Dan bisa mengambil sesuai kebutuhan," ungkapnya.
Agar semakin memudahkan penerima PIP dalam menerima manfaat bantuan pendidikan, Kemdikbud telah bekerja sama dengan bank-bank penyalur agar memfasilitasi koperasi sekolah dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor atau Laku Pandai.
Upaya pemerataan pendidikan menengah antara penduduk dari kalangan ekonomi lemah dengan yang kaya, serta antara penduduk di wilayah pedesaan dengan yang berada di perkotaan juga semakin menunjukkan hasil positif.
Sesuai dengan arahan Presiden, menurut Muhadjir, pada tahun 2018 Kemdikbud fokus pada upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas. Penerapan sistem zonasi persekolahan yang sudah dimulai sejak 2016 ini mendorong pembenahan pendidikan nasional, bukan hanya meningkatkan akses pada layanan pendidikan, tetapi juga pada penerapan pendidikan karakter.
"Dengan penerapan sistem zonasi persekolahan, kita optimistis target wajib belajar 12 tahun dapat lebih mudah tercapai," ujar Mendikbud.
Upaya pemerintah dalam penuntasan buta aksara juga menunjukkan hasil menggembirakan. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun yang buta aksara pada tahun 2017 tersisa 2,07 persen. Sebelumnya di tahun 2015, jumlah penduduk yang buta aksara masih sejumlah 3,56 persen.
Peningkatan mutu pendidikan melalui ujian nasional terus ditingkatkan. Melalui ujian nasional berbasis komputer (UNBK), pemerintah mendorong penyelenggaraan evaluasi yang semakin transparan, efisien, serta berintegritas.
Pada 2018, sebanyak 78 persen atau sekitar 6,28 juta peserta didik mengikuti UNBK. Meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 49 persen.
"Ini bukan hanya tentang penggunaan komputernya saja, tetapi bagaimana kita mendorong penyelenggaraan ujian yang lebih berintegritas. Ini terkait pendidikan karakter," tutur Mendikbud.
SMK Terus Diperkuat
Langkah pemerintah melakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan terus menunjukkan hasil positif. Saat ini 2.700 SMK telah menjalin kerja sama erat dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
"Pemerintah mengubah arah pengembangan SMK, dari supply driven menjadi demand driven, sesuai dengan kebutuhan industri. Industrinya kita libatkan dalam penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran," kata Muhadjir.
Pemerintah juga telah membangun rintisan SMK yang mendukung program prioritas nasional, di antaranya 239 SMK Kemaritiman, 279 SMK Pertanian, dan 136 SMK dengan jurusan keahlian Pariwisata.
Selama dua tahun terakhir, Kemendikbud terus mendorong hadirnya techno park di SMK. Sebanyak 560 SMK telah berhasil merevitalisasi teaching factory-nya sehingga mampu menghasilkan produk-produk dengan standar industri. "Jadi bukan cuma menghasilkan mainan atau model saja, tetapi sudah banyak SMK yang bisa menghasilkan peralatan yang sama kualitasnya dengan yang dihasilkan industri," kata Muhadjir.
Pembenahan Kualitas Guru
Selama dua tahun terakhir, 6.077 guru normatif dan adaptif telah mengikuti pendidikan keahlian ganda agar dapat menjadi guru produktif. Pemerintah juga telah memberikan tunjangan profesi kepada 210.269 guru non-PNS, dan tunjangan khusus kepada 23.751 guru non-PNS.
"Pemberian sertifikasi profesi juga semakin meningkat. Pada tahun 2017, pemerintah telah menyertifikasi 1.726 guru," tutur Mendikbud.
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyederhanakan proses pelayanan administrasi para guru. Melalui aplikasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan (Takola GTK) yang dikembangkan, guru semakin mudah untuk mengetahui status sertifikasi profesi, perkembangan proses penerbitan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat dan golongan, status inpassing, serta proses pencairan tunjangan.
Afirmasi Pendidikan untuk Papua dan Papua Barat
Dukungan pada peningkatan kualitas pendidikan di Papua dan Papua Barat terus dilakukan dengan memberikan afirmasi penyediaan fasilitas pendidikan dan beasiswa pendidikan menengah (Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM). Setiap tahun, 500 siswa yang berasal dari Papua dan Papua Barat berkesempatan melanjutkan pendidikan menengahnya di sekolah daerah dengan standar kualitas pendidikan yang baik.
Angka Partisipasi Kasar pada pendidikan menengah di Papua dan Papua Barat terus meningkat. Data pokok pendidikan menunjukkan APK untuk SMA/SMK di Papua yang sebelumnya 47,96 (2015), meningkat menjadi 53,06 (2017). Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di Papua Barat, dari 76,55 (2015), menjadi 83,88 (2017).
KEYWORD :Pendidikan Joko Widodo Jusuf Kalla Kemdikbud
