Perkebunan Jagung sebagai salah satu varietas unggulan.
Jakarta - Direktur Serealia, Kementerian Pertanian (Kementan), Bambang Sugiharto menegaskan tidak sependapat dengan pandangan ahli dari IPB Prof Andreas Dwi Santosa yang menyatakan bahwa angka produksi yang disampaikan Kementan itu hanya angka-angka palsu, jauh dari kenyataan, hanya untuk menepati janji swasembada.
“in fact data yang dirilis Kementan berbasis data dari BPS juga. Dan gampang saja menguji validitas data produksi beras. Lihat saja di pasar, beras sampai sekarang masih tersedia melimpah, dengan harga kisaran dari Rp 8000 per kilogram. ini menunjukkan memang terjadi surplus beras. Saya itu setiap hari berangkat kerja dari Ciputat melewati empat kios beras, saya lihat stok beras selalu menumpuk,” demikian tegas Bambang di Jakarta, Kamis (25/10).
Dengan demikian, Bambang mencurigai, sejumlah pendapat ahli yang cenderung mempertanyakan sukses kementan mewujudkan swasembada dan surplus beras itu memiliki tendensi non teknis.
“Terlihat ya pengamat-pengamat itu saja yang selalu mengatakan data kita tidak valid, tidak benar, nyinyir tanpa solusi dan bukti,” geram Bambang dalam siaran persnya kepada jurnas.com
“Konon itu barisan pengamat sakit hati, mereka sering mengajukan proposal proyek ke Kementan, tapi tidak pernah mendapat anggaran, yang mungkin di antaranya karena usulannya tidak masuk akal, tidak applicable sehingga tidak feasible mendapat pembiayaan,” imbuhnya.
Data Beras Baru BPS
Di sisi lain, Bambang menyatakan Kementan menghargai upaya Wakil Presiden dan Badan Pusat Statistik untuk melakukan pembenahan terhadap data produksi beras. Namun, sebaiknya tidak langsung menerima metode baru estimasi tersebut sebagai suatu kebenaran mutlak. Pasalnya, validitas metode tersebut tetap harus diuji.
Pria yang akrab disapa Bambang ini menilai, masih ada beberapa faktor kritis yang masih perlu diuji walaupun data dasar yang digunakan telah menggunakan teknologi satelit. Pertama, belum melihat deliniasi polygon lahan sawah yang dipetakan dan mencocokkan dengan kondsi lapangan.
“Kedua kita juga menilai ada hal yang kurang logis dari hasil perhitungan metode baru ini,” ujarnya.
Dengan metode baru ini, tahun 2018 diperkirakan Indonesia hanya surplus 2,85 juta ton. Menurut Bambang, angka ini dinilai terlalu under estimate. “Jika surplus beras dihitung dari cadangan yang dipegang Bulog dan cadangan beras di masyarakat, maka perhitungan surplus ini menjadi kurang masuk akal,” ucapnya.
Menurut catatan Bulog, sampai bulan Oktober ini pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog telah mencapai 1,5 juta ton. Dari jumlah ini 700 ribuan ton sudah dipakai untuk beras rastra, operasi pasar dan bantuan bencana alam. Sisa cadangan beras pengadaan dalam negeri sekarang sekitar 800 ribu ton. Selain beras tersebut, Bulog juga memegang cadangan beras kelas premium sebesar 150 ribu ton.
Karena itu, Bambang menjelaskan dari pengadaan beras dalam negeri bulog saat ini memegang sekitar 950 ribu ton. Jika disebutkan angka surplus beras hanya 2,85 juta ton, maka cadangan beras yang berada di masyarakat atau rumah tangga hanya 1,9 juta ton.
Lebih lanjut Bambang jelaskan, jika diasumsikan jumlah rumah tangga di Indonesia sebesar 100 juta KK, maka cadangan surplus beras yang di rumah tangga hanya 19 kg per KK per tahun. “ini tidak masuk akal, tahun 2015 kalo tak salah BPS telah melakukan survey surplus beras di rumah tangga mencapai 7,5 kg per bulan atau 90 kg per tahun”, jelasnya.
“ini satu hal yang menunjukkan metode baru tersebut masih tetap perlu diuji validitasnya, logika modelingnya,” tandas Bambang.
KEYWORD :Info kementan BPS
