Marlen Sitompul | Jum'at, 26/10/2018 12:49 WIB
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami dugaan keterlibatan Lippo Group sebagai korporasi dalam kasus suap perizinan Meikarta.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, pemeriksaan sejumlah petinggi Lippo Group dalam rangka mendalami peran korporasi terkait kasus suap tersebut.
"Pemeriksaan manajemen Lippo Group, tentu kami melihat keterkaitan dengan Meikarta. Sejauh mana keterkaitan manajeman Lippo dengan kegiatan OTT itu yang lebih tahu detail penyidik," kata Alexander, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/10).
Unruk itu, kata Alexander, penyidik KPK memiliki alasan yang cukup untuk memeriksa sejumlah petinggi Lippo Group dalam kasus suap Meikarta.
"Tapi saya meyakini ada alasan cukup untuk memeriksa manajemen Lippo Group. Terutama dilihat peran korporasinya. Kami ingin melihat sejauh mana korporasi berperan," tegasnya.
Diketahui, penyidik KPK memeriksa Presiden Direktur Lippo Cikarang Tato Bartholomeus dan Direktur Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya.
KPK juga telah melayangkan surat peanggilan pemeriksaan terhadap CEO Lippo Group
James Riady. Adapun jadwal pemeriksaan untuk James pada akhir Oktober nanti.
Diketahui, penyidik KPK sudah geledah sejumlah tempat. Salah satu yang digeledah adalah rumah CEO Lippo Group James Riyadi.
Selain kediaman
James Riady, KPK juga menggeledah Kantor Lippo Cikarang, Kantor PT Lippo Karawaci Tbk, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) di hotel Antero Cikarang, rumah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, rumah dan kantor Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Kemudian Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi.
Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, KPK telah menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Selain Billy dan Neneng, KPK juga menjerat tujuh orang lainnya, yakni dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ?MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).
KEYWORD :
Suap Meikarta Kasus Lippo Group James Riady
