Kantor Pusat BPS (Istimewa)
Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) sudah terlalu jauh dan melenceng dari tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
Hal itu disamapaika setelah badan itu mendukung langkah pemerintah impor beras 2 juta ton. Padahal datanya menunjukkan adanya surplus beras sebanyak 2,8 juta ton.
"Bukan bagian dia itu (memberikan dukungan atas kebijakan impor beras)," demikian dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan di Jakarta, Jumat (26/10).
Politisi Partai Gerindra ini menekankan tugas BPS paling utama adalah mensinergikan data produksi yang dimilikinya kepada kementerian dan lembaga terkait. Artinya, BPS harus memastikan, data produksi yang diperolehnya betul-betul diolah dengan menggunakan metode yang tepat.
"Data itu pula menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan sebuah kebijakan," terangnya.
Sayangnya, lanjut Heri, BPS telah bertindak terlalu jauh dengan membuat interpretasi pembenaran terhadap kebijakan impor beras pemerintah dengan dalih data yang diolahnya sendiri.
"Ini yang repot kalau jalan sendiri-sendiri," tegasnya.
Lebih lanjut Heri mengatakan, hal ini akan sangat fatal jika BPS ikut memberikan penekanan terhadap sebuah kebijakan. Apalagi jika sampai kebijakan tersebut keliru.
"Saya khawatir penekanan oleh BPS ini kemudian disikapi dalam kebijakan importase pangan lainnya seperti importase gula yang sebelumnya ramai karena diprotes oleh petani gula. Biar nggak digoreng-goreng," katanya.
Oleh sebab itu, Heri meminta BPS lebih fokus dalam mempertanggungjawabkan data yang dimilikinya. Sehingga data tersebut bisa dikoordinasikan dengan lembaga lain sebagai dasar memutuskan kebijakan. Terlebih data BPS ini juga menimbulkan pertanyaan besar lantaran produksi surplus ini malah menunjukkan adanya indikasi kesalahan kebijakan dalam impor beras yang dilakukan pemerintah.
"Sebab surplus ini sejatinya menunjukkan bahwa produksi petani mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga tidak impor. Kalau sinkron (red.produksi beras surplus) berarti ada data keliru kok ada impor," katanya.
Heri pun mendorong agar BPS bersinergi dengan Kemendag, Kementan, Bulog dan instansi pemerintah lainnya, ketimbang membuat gaduh publik. Sebab pada akhirnya, data BPS ini jadi pijakan pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan seperti dalam importase pangan.
"Langkah BPS mengumbar data ke publik dan memberikan penekanan pada kebijakan hanya berpotensi memicu polemik baru di ruang publik," tegasnya.
"Bagi saya itu informasi (produksi beras surplus) positif. Kita bersyukur untuk itu. Cuma akan lebih baik kalau BPS sinergikan dengan kementarian dan lembaga lainnya," imbuhnya.
Karena itu, Heri berharap hal seperti itu agar bisa saling koreksi, sehingga akhirnya kan pemerintah nyaman dalam memutuskan kebijakan.
KEYWORD :BPS Impor Beras DPR
