Pemerintah berjanji melanjutkan pembangunan ekonomi yang setia pada lima pilar seperti yang telah dikerjakan dalam 4 tahun terakhir (Foto:FAA PPMI)
Jakarta - Pemerintah berjanji tidak bakal mengabaikan kelanjutan reformasi ekonomi di tengah gebyar Pesta Demokrasi yang akan diselenggarakan pada tahun depan. Janji tersebut beriring dengan komitmen Pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan ekonomi yang setia pada lima pilar seperti yang telah dikerjakan dalam 4 tahun terakhir.
Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, dalam diskusi publik FAA PPMI bekerjasama dengan DEMPOL Institute berjudul “Hambatan, Tantangan dan Prospek Ekonomi Indonesia” di Jakarta (31/10)
Erani memaparkan, lima prinsip tersebut antara lain:
1. Makro Ekonomi
Kerangka makroekonomi yang memayungi seluruh aktivitas ekonomi, keadilan, pembangunan yang berkelanjutan, kemandirian dan tata kelola pembangunan.
“Data menunjukkan kalau pada 2016 hingga semester I tahun ini, Pemerintah berhasil membalikkan tren pertumbuhan ekonomi yang kian lemah yang telah terjadi sejak 2012, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas pertumbuhan melalui penurunan angka kemiskinan dan indikator ketimpangan,” jelas Erani.
2. Keadilan sosial
Terdapatnya geliat pertumbuhan perekonomian perdesaan. Pencapaian fasilitas Kesehatan BPJS nampaknya memiliki andil, memberikan insentif bagi tumbuhnya ekonomi desa. Ia memperkirakan, pada akhir tahun depan jumlah peserta BPJS Kesehatan sudah mencakup 90 persen dari total penduduk Indonesia, dari posisi saat ini yang baru 76 persen atau sekitar 203 juta orang.
3. Kebijakan Fiskal
“Dari sisi fiskal, pemerintah juga telah menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) ke Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Ini berarti seluruh jenis pekerjaan yang gajinya ada pada batas upah minimum tidak kena pajak, bahkan di DKI Jakarta.”
4. Reformasi Struktural
Terkait soal reformasi struktural Ahmad Erani Yustika menjelaskan perlu lebih memperdalam serta menambah daya saing industri dan melakukan transformasi ekonomi secara cepat.
Tantangan ekonomi Indonesia ke depan menurut Erani selain pendalaman reformasi struktural adalah pembangunan kualitas SDM, desain kelembagaan yang solid, konsistensi dan harmonisasi kebijakan, serta komitmen keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. “Kita harus outward looking, komoditas yang punya nilai tambah harus diatur dengan baik,” tuturnya.
5. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Tak hanya isu ekonomi makro, Erani mengatakan Pemerintah juga mulai mencoba untuk membangun komitmen terkait isu kelestarian lingkungan, yang dicerminkan dengan penetapan kebijakan tentang bahan bakar nabati, khususnya minyak kelapa sawit, untuk menerapkan penggunaan energi ramah lingkungan dan menaikkan standar emisi dari Euro 2 menjadi Euro 4.
Menanggapi pandangan bahwa Presiden hanya berfokus pada persoalan politik elektoral, Pilpres 2019, Erani memaparkan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di daerah, khususnya Indonesia bagian Timur.
"Pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan konektivitas di daerah menurutnya tidak mementingkan elektabilitas, karena penguatan pembangunan justru di Indonesia bagian timur yang jumlah pemilihnya tidak sebanyak di bagian barat," ucapnya.
KEYWORD :Prinsip Ekonomi Janji Pemerintah
