Marlen Sitompul | Jum'at, 02/11/2018 12:38 WIB
CEO Lippo Group, James Riady
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak begitu saja menelan mentah-mentah kesaksian CEO Lippo Group James Riady terkait pemeriksaan dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyidik KPK tidak akan bergantung kepada keterangan tunggal sebagaimana dalam kesaksian James Riady saat pemeriksaan beberapa hari yang lalu.
"KPK pasti tidak akan bergantung pada satu keterangan (James Riady) itu, kami pastikan apakah itu keterangan saksi ataupun keterangan tersangka," kata Febri, ketika dikonfirmasi, Jumat (2/11).
Sebab, kata Febri, dalam proses pembuktian secara hukum, KPK Harus melihat kesesuaian dengan bukti-bukti serta sejumlah keterangan saksi lainnya. Karena itu, KPK tidak bergantung kepada satu keterangan saksi.
"Karena bukan tidak mungkin ada saksi atau tersangka yang belum menyampaikan sepenuhnya atau bukan tidak mungkin juga ada tersangka atau saksi yang menyangkal misalnya," terangnya.
"Karena itu kami tidak boleh bergantung pada satu keterangan saja, pasti akan di kroscek, diklarifikasi dengan saksi yang lain atau dilihat kesesuaian dengan bukti yang lain," tegas Febri.
Untuk itu, lanjut Febri, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dianggap mengetahui kasus suap megaproyek milik
Lippo Group tersebut.
"Ada banyak saksi-saksi lain yang juga masih perlu kita panggil," tuturnya.
Sebelumnya, James Riady mengakui pernah bertemu Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin, di kediaman Neneng, Kabupaten Bekasi. James mengklaim, pertemuannya dengan politikus Partai Golkar itu hanya sebatas silaturahmi. Saat itu Neneng usai melahirkan pada akhir 2017.
"Benar saya ada bertemu sekali dengan Ibu Bupati, ya itu pada saat beliau baru saja melahirkan," kata James usai diperiksa, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/10).
Sementara, Neneng juga mengaku pernah bertemu James, sebelum kasus dugaan suap izin proyek Meikarta terbongkar.
"(Iya) sudah (pernah bertemu dengan CEO
Lippo Group James Riady)," kata Neneng sebelum diperiksa.
Usai diperiksa KPK, Neneng mengatakan, pertemuan dengan James membicarakan masalah umum. Saat disinggung apakah dalam pertemuan dengan James turut membahas masalah izin proyek Meikarta, Neneng hanya menganggukan kepalanya.
Diketahui, secara keseluruhan nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar
Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
Penyidik KPK telah menggeledah sejumlah tempat. Salah satu yang digeledah adalah rumah CEO
Lippo Group James Riyadi.
Selain kediaman James Riady, KPK juga menggeledah Kantor Lippo Cikarang, Kantor PT Lippo Karawaci Tbk, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) di hotel Antero Cikarang, rumah Direktur Operasional
Lippo Group Billy Sindoro, rumah dan kantor Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Kemudian Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi.
Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, KPK telah menetapkan Direktur Operasional
Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Selain Billy dan Neneng, KPK juga menjerat tujuh orang lainnya, yakni dua konsultan
Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai
Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).
KEYWORD :
Lippo Group Suap Meikarta Kasus James Riady
