PKB-Gerindra Partai Paling Informatif, PSI-Hanura Kurang

partai politik/PM

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra sebagai partai yang cukup informatif. Sedangkan Partai Solidaritas Indonesi (PSI) sebagai partai tidak informatif.

Hal itu berdasarkan hasil implementasi keterbukaan publik dan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2018 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (5/11).

Hasil implementasi keterbukaan publik dan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2018 itu disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Kami hanya menganugerahi badan publik yang memenuhi kualifikasi dengan capaian terbaik sebagai Badan Publik Informatif, Badan Publik Menuju Informatif, dan Badan Publik Cukup Informatif sebagaimana tertuang dalam keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 06/KEP/KIP/X/2018," kata Ketua KIP Gede Narayana.

Gede menjelaskan, pemberian penganugerahan itu berdasarkan kualifikasi badan publik, dari badan usaha milik negara (BUMN), kementerian, lembaga negara nonkementerian, hingga partai politik.

Dimana, PKB sebagai partai pertama paling informatif dari sembilan partai peserta Pemilu 2019 yang memperoleh penganugerahan.

"Kualifikasi partai politik cukup informatif, 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); 4. Partai Golongan Karya (Golkar); 5. Partai Nasional Demokrat (NasDem); 6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS); 7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP); 8. Partai Amanat Nasional (PAN); 9. Partai Demokrat," kata Gede.

Sementara, lanjut Gede, ada enam partai untuk kategori yang kurang informatif. Diantaranya Partai Hati Nurani Rakyat hingga Partai Solidaritas Indonesia.

"Kualifikasi partai politik kurang informatif, 1. Partai Berkarya; 2. Partai Persatuan Indonesia; 3. Partai Solidaritas Indonesia (PSI); 4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); 5. Partai Bulan Bintang (PBB); 6. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)," demikian Gede.

JURNAS VIDEO :

Waka MPR: Tren Penurunan Angka Pernikahan Dini Harus Konsisten Direalisasikan

Dengan Gotong Royong, NFA Optimis Inflasi Pangan Akhir Tahun Terjaga

KPK Ajukan Cegah ke Luar Negeri Terhadap Yasonna Laoly dan Hasto Kristiyanto

Korupsi Emas Antam, Pengadilan Tipikor Vonis Budi Said 12 Tahun Penjara

PILIHAN REDAKSI :

Kuasa Hukum Tamron Ungkap Fakta Baru Dugaan Korupssi Tata Niaga Timah

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong

Menjaga Kulit Wajah Tetap Sehat Selama Musim Panas

Trik Menangkan Hati Gebetan