Ilustrasi Proyek Meikarta
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus menelusuri sumber uang suap perizinan Meikarta yang diduga berasal dari Lippo Group selaku korporasi.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Hartono untuk mengkorek asal usul uang suap megaproyek milik Lippo Group itu.
"Saksi dari korporasi kami dalami apakah ada arahan atau instruksi-instruksi atau tidak, terkait dengan pemberian uang. Jadi, prosesnya masih berjalan di tahap penyidikan saat ini," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/11).
Kata Febri, penyidik KPK sedang fokus menyelidiki sumber uang yang dipakai Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro untuk menyuap sejumlah pejabat di pemerintahan kabupaten Bekasi tersebut.
"Apakah dari uang pribadi atau itu bagian dari alokasi keuangan korporasi. Ini menjadi salah satu concern KPK karena kami perlu menelusuri lanjut aliran dana," kata Febri.
Diketahui, secara keseluruhan nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.
Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, KPK telah menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Selain Billy dan Neneng, KPK juga menjerat tujuh orang lainnya, yakni dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).
KEYWORD :Suap Meikarta Kasus Lippo Group James Riady
