Wakil Ketua Komisi IV DPR, Michael Wattimena (Foto : Supi/jurnas.com)
Bogor - Komisi IV DPR, mengakui bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) dibawah komando Andi Amran Sulaiman sudah berjalan sangat maksimal. Namun tetap perlu berbenah, terutama dalam membangun koordinasi antara kementerian atau lembaga lain.
Demikian kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Michael Wattimena di sela-sela acara Pangan Lokal Fiesta di Auditorium Ir. Sadikin Sumintawikarta, Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/11).
Fraksi dari Partai Demokrat itu mengacungi jempol atas prestasi kementan dalam tiga tahun terakhir. Namun, ia menyangkan buruknya koordinasi Kementan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) soal validasi data pangan.
Diduga Terkontaminasi, Hampir 12 Persen Rempah India Tidak Penuhi Standar Kualitas dan Keamanan
"Mentan menyatakan produksi melimpah, bahkan surplus, tapi Kemendag menyatakan minus," kata pria asal Maluku Tengah itu mencontohkan.
Karena itu, Michael mengatakan, Komisi IV akan mendorong pemerintah untuk mengubah Peraturan Presiden (Perpres) No.5 Tahun 2015 terkait Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah yang dinilai tidak menguntungkan para petani.
"Selam ini kan pemerintah menghargai gabah petani Rp3.750. Itu terlalu murah, sementara para tengkulak sadah membeli Rp5.000," ungkap Michael.
Dengan demikian, sambung Michael, jangan heran, jika petani memilih menjual gabahnya kepada tengkulak, karena harga acuan pemerintah sangat murah dan justru membuat petani rugi.
"Itulah alasan, mengapa cadangan beras pemerintah berkurang, karena daya serap Bulog melemah karena Pirpres tersebut," kata pria 46 tahun itu.
"HPP pemerintah harus dievaluasi dan dikoreksi nilainya karena tengkulak sudah membeli Rp5.000 sementara Bulog masih membeli Rp3.750," tegas Michael.
KEYWORD :Pangan Lokal Harga Beras Impor Beras
