Pengunsi Rohingya meninggalkan kampung halamannya ke Bangladesh (Foto: Al jazeera)
Jenewa - Kepala Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet mendesak pemerintah Bangladesh menghentikan rencana pemulangan lebih dari 2.200 pengungsi Rohingya ke Myanmar.
Bachelet memperingatkan, pemulangan etnis Rohingnya akan melanggar hukum internasional dan menempatkan hidup dan kebebasan mereka pada risiko serius.
"Para pengungsi di Cox`s Bazar adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di tengah kekerasan yang meletus pada Agustus 2017, yang menyebabkan lebih dari 725.000 orang melarikan diri. banyak yang menjadi saksi pembunuhan anggota keluarga mereka, pembakaran rumah dan desa mereka," kata Bachelet dilansir Anadolu."Pengungsi sudah berulang kali menyatakan, tidak ingin kembali dalam kondisi saat ini. Beberapa keluarga pengungsi yang terdaftar untuk kembali dipimpin oleh perempuan atau anak-anak," tambahnya.
Bachelet mengatakan Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia juga terus menerima laporan pelanggaran atas hak-hak Rohingya yang tersisa di Rakhine utara, termasuk tuduhan pembunuhan.
"Kami menyaksikan teror dan kepanikan di antara para pengungsi Rohingya di Cox`s Bazar yang berisiko dikembalikan ke Myanmar, bertentangan dengan keinginan mereka," katanya.
"Pengusiran paksa atau pemulangan pengungsi dan pencari suaka ke negara asal mereka akan menjadi pelanggaran terhadap prinsip hukum inti dari non-refoulement, yang melarang repatriasi saat adanya ancaman penganiayaan atau risiko serius terhadap kehidupan dan integritas fisik atau kebebasan dari individu," lanjut Bachelet.
Bachelet meminta Pemerintah Myanmar untuk menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan kondisi yang aman untuk pemulangan pengungsi dengan mengatasi akar penyebab krisis di negara bagian Rakhine, khususnya diskriminasi sistematis dan penganiayaan terhadap Rohingya.
KEYWORD :Kasus Pembantaian Etnis Rohingya Myanmar Bangladesh
