Wapres Jusuf Kalla saat memberikan penghargaan pada pimpinan lembaga (Foto: Kemenpan RB)
Jakarta - Dilema Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki gaji rendah, sehingga ingin mendapatkan pendapatan lain. Namun jika mendapatkan gaji yang tinggi, dituntut untuk berintegritas. Karena itu ada tunjangan kinerja, untuk penyelesaian dilema tersebut.
Dampak yang ditemui adalah biaya pemerintahan menjadi tinggi. Perlu pertumbuhan tinggi agar dapat membayar tunjangan tersebut. Ini lingkaran yang harus dipecahkan.
Namun tujuh pemimpin ini bisa membuktikannya lewat raihan apresiasi dan penghargaan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerjanya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada tujuh pemimpin dimaksud.
Tujuh pimpinan dimaksud adalah Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diwakili Sekjen BPK Bachtiar Ali, Ketua Mahkamah Agung (MA) diwakili Wakil Ketua MA Sunarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasona Laoly, Menperin yang diwakili Sekjen Kemenperin Harris Munandar, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri yang diwakili Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto.
Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Wamenlu Abdurrahman Fachir. Keduanya telah mendorong pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di instansi yg dipimpinnya.
Dalam arahannya, Wapres mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Kalla mengibaratkan WBK emas dengan bintang empat, sedangkan WBBM ibarat platinum, atau bintang lima.
"Tapi selain selain bersih, pelayanan juga perlu cepat, karena pengusaha memerlukan kecepatan," ujarnya dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Jakarta, Senin (10/12).
Lebih lanjut, Wapres mengajak seluruh aparatur negara untuk meningkatkan layanan yang bersih dan cepat. "Mari kita tingkatkan layanan yang bersih dan cepat, dengan demikian terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya pendapatan aparat juga meningkat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, pihaknya memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas.
Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi.
Pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas, 5 unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Angka tersebut meningkat hampir 88,4 persen dibanding dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan 6 unit kerja berpredikat WBBM.
Pembangunan Zona Integritas yang merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan. Percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk dijadikan role model nasional.
Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.
KEYWORD :Penghargaan Bebas Korupsi Jusuf Kalla
