Pemimpin Korea Utara, Kim Jong un (Foto: Getty Images/AFP)
Pyongyang, Jurnas.com - Korea Utara memperingatkan PBB bahwa mereka menghadapi krisis pangan sekitar 1,4 juta ton pada 2019.
Negara yang bermasalah dengan nuklir itu juga dipaksa untuk mengurangi separuh ransum akibat suhu tinggi, kekeringan, banjir, dan sanksi PBB dalam memo yang muncul Kamis (21/2) kemarin.
Dalam memo dua halaman tak bertanggal oleh misi Korea Utara ke PBB itu dibeberkan jelang pertemuan puncak kedua pekan depan antara Presiden AS Donald Trump, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengenai denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Washington menuntut agar Korut menghentikan program senjata nuklir yang mengancam Amerika Serikat, sementara Korea Utara berusaha mencabut sanksi hukuman, yang secara resmi mengakhiri Perang Korea tahun 1950-53 dan jaminan keamanan.
Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara itu telah secara bulat meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara sejak 2006, dalam upaya untuk menghentikan pendanaan program rudal nuklir dan balistik Pyongyang.
“Pemerintah Korut menyerukan kepada organisasi internasional untuk segera menanggapi penanganan situasi pangan,” demikian isi salah satu memo tersebut.
Memo itu mengatakan produksi makanan Korea Utara tahun lalu adalah 4,951 juta ton, turun 503.000 ton pada 2017. PBB mengonfirmasi angka-angka ini sebagai data resmi pemerintah yang diberikan pada akhir Januari, dan mengatakan produksi makanan Korea Utara termasuk beras, gandum, kentang dan kedelai. kacang polong.
Korea Utara mengatakan akan mengimpor 200.000 ton makanan, dan memproduksi sekitar 400.000 ton tanaman awal, tetapi masih ada celah. Dan mulai Januari 2019, Korut akan memotong jatah harian hingga 300 gram (10,5 ons) per orang dari 550 gram.
Sementara juru bicara PBB Stephane Dujareic mengatakan, para pejabat dan kelompok bantuan AS di Korea Utara sedang berkonsultasi dengan pemerintah untuk "lebih memahami dampak situasi keamanan pangan pada orang-orang yang paling rentan untuk mengambil tindakan dini untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan mereka".
Dia menyebut PBB dan kelompok-kelompok bantuan hanya mampu membantu sepertiga dari enam juta orang.
PBB memperkirakan total 10,3 juta orang, hampir setengah dari populasi, membutuhkan pangan di Korut. Sementara sekitar 41 persen warga Korea Utara kekurangan gizi, kata Dujarric.
Bersamaan dengan cuaca ekstrem, memo Korea Utara itu juga menyalahkan sanksi AS untuk membatasi pengiriman bahan pertanian dan menghambat pasokan bahan bakar untuk sektor pertanian.
KEYWORD :Korea Utara Sanksi PBB Krisis Pangan
