![Hasto menjelaskan, masalah koalisi juga harus dibahas oleh Presiden Jokowi bersama para ketua umum parpol sesama anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) meliputi PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI.](https://www.jurnas.com/images/posts/1/2019/2019-04-30/492bad200595d2895ae986e889803de1_1.jpg)
Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto, Waketum PAN Bara Hasibuan
Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris TKN 01 Jokowi-KH Ma`ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai kemungkinan PAN dan Demokrat masuk koalisi pemerintahan Jokowi-KH Ma`ruf Amin 2019-2024 harus mempertimbangkan banyak hal.
Kata Hasto, sebuah koalisi bukan sekedar bergabung, tetapi harus melihat rekam jejak serta komitmennya terhadap ideologi Pancasila. Juga komitmen untuk mengawal jalan kerakyatan, termasuk rekam jejak dari parpol tersebut.
"Bagaimana pun juga kita harus menghargai seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mendukung pak Jokowi. Jadi harus dibedakan langkah dialog dan juga langkah koalisi," ujar Hasto saat makan siang bersama dan syukuran di Taman Patra 12, Setiabudi, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Hasto menjelaskan, masalah koalisi juga harus dibahas oleh Presiden Jokowi bersama para ketua umum parpol sesama anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) meliputi PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI.
"Tapi kalau langkah dialog itu memang keharusan, dan kewajiban semua pihak untuk memperkuat tali silaturahmi, apa lagi ini jelang puasa," jelasnya.
Bagi Hasto, pada prinsipnya pemerintahan itu memerlukan cek and ballance. Pemerintahan yang efektif juga memerlukan fungsi yang meningkatkan kualitas demokrasi itu.
"Tak semua bisa bergabung ke pemerintahan. Dan sekali lagi ini pemilu belum lama selesai. Semua masih berkonsentrasi pada pengawalan perhitungan kursi," tegasnya.
Dijelaskan Hasto, konfigurasi politik yang sebenarnya itu setelah KPU menetapkan hasil pemilu legislatif dan Pilpres. Dari sanalah akan ditentukan arah dan kerjasama koalisi pemerintahan ke depan.
"Jadi sekali lagi, untuk koalisi kan pertimbangannya banyak aspek, juga rekam jejaknya, juga daya dukungnya terhadap konfigurasi politik yang memperkuat dukungan Jokowi-Ma`ruf," lanjutnya.
"Tapi yang tidak kalah penting berdialog dengan ketum parpol. Karena ini berbicara kabinet. Kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden. Tapi untuk menentukan arah koalisi, itu kan juga ditekan oleh agenda kedepan, 2020 dalam pilkada serentak yang akan datang itu bagaimana, itu yang akan kami bahas lebih lanjut," jelas Hasto.
Koalisi Hasto PAN Demokrat