Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido menyerukan protes besar-besaran (Foto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters)
Caracas, Jurnas.com - Mahkamah Agung Venezuela, Mahkamah Agung, mengatakan pihaknya meminta Majelis Konstituante negara itu, untuk membuka proses pidana terhadap tujuh politisi oposisi.
Dalam sebuah pernyataan di Facebook, pengadilan mengatakan, majelis akan menjatuhkan pidana para pelaku kejahatan termasuk konspirasi, pengkhianatan, dan pemberontakan, tanpa merinci tindakan para politisi yang dapat dianggap kriminal.
Para politisi termasuk Henry Ramos Allup, mantan presiden Majelis Nasional.
Pada April, menyusul permintaan serupa dari Mahkamah Agung, Majelis Konstituante menyetujui langkah yang memungkinkan pemimpin oposisi Juan Guaido untuk diadili.
Guaido, ketua Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi, pada Januari, meminta konstitusi Venezuela untuk menyatakan dirinya sebagai presiden sementara, mengatakan pemilihan kembali Presiden Nicolas Maduro pada 2018 tidak sah.
Amerika Serikat (AS) dan sebagian besar negara Barat lainnya telah mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela.
Ia mengatakan tidak mengakui keputusan yang berasal dari pemerintah Maduro, termasuk Majelis Konstituante, yang dikendalikan oleh Partai Sosialis yang berkuasa.
Pada 30 April, Guaido mencoba menghasut militer Venezuela untuk menggulingkan Maduro, tetapi rencana itu gagal. Maduro mengecamnya sebagai upaya kudeta.
"Apa pun tindakan yang dilakukan oleh kantor kejaksaan adalah batal demi hukum karena tidak ada kantor kejaksaan," kata Ramos, berbicara sebelumnya di Majelis Nasional.
Konflik Venezuela Juan Guaido Amerika Latin Nicolas Maduro
