Bawaslu usut money politic
Jakarta, Jurnas.com - Aktivis Rakyat Cinta NKRI Nanang Qosim mengendus dugaan adanya money politic yang melibatkan para Caleg DPR RI pada Pileg 2019, khususnya di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Nanag mengatakan, ada sejumlah Caleg DPR RI incumbent dari Komisi IX yang diduga memainkan politik uang, dengan memanfaatkan dana Gerakan Masyarakat Sehat (Germas). Dana ini katanya dialokasikan oleh Kemenkes RI dan melalui Dana Alokasi Khusus Daerah.
"Dana Germas ini hanya di akses oleh para caleg-caleg incumbent yang berasal dari komisi IX DPR RI dan diturunkan pada masa kampanye sebagai bentuk money politik yang disertai atribut kampanye para caleg," ujar Nanang Qosim melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Nanang mengatakan, masyarakat sudah melaporkan kepada pihak Panwaslu Propinsi dan Penegak Hukum di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Apalagi penyelewengan anggaran ini disinyalar sangat masif sebagai bentuk money politik di berbagai dapil di dua propinsi tersebut.
"Kami sudah memiliki bukti berupa alat bukti dan kesaksian, bahkan pernyataan dari pihak Kemenkes dan berbagai kalangan yang terlibat bahkan menerima dana ini disertai dengan atribut kartu nama caleg tertentu dan himbauan untuk memilih caleg-caleg tersebut dan sudah kami bawa ke penegak hukum di Kejaksaan Agung untuk ditindak," beber Nanang.
"Ini namanya kejahatan tindak pidana korupsi dan mengkhianati nurani masyarakat yang seharusnya dana tersebut murni untuk gerakan kesehatan masyarakat, bukan untuk kampanye," tegasnya.
Selain itu, Nanang juga mengaku punya bukti video sang caleg membagikan dana tersebut dalam masa kampanye, sembari menyatakan bahwa itu adalah bukti penyaluran aspirasi nyata dari caleg tersebut.
"Kami juga miliki dan tengah kami laporkan ke Panwas Pemilu. Ini akan menjadi pembuka tabir korupsi yang dilakukan oleh banyak anggota dewan incumbent yang menjadi caleg DPR RI di negara ini dan ternyata sangat marak dilakukan secara terselubung," kata Nanang Qosim.
Ia berharap Kejaksaan Agung, Polisi, atau KPK dapat menindak lanjuti laporan ini sehingga para wakil rakyat yang dipilih masyarakat betul-betul sesuai dengan harapan rakyat.
"Bukan mengkhianati kedaulatan rakyat untuk mencari kekuasaan dan keuntungan pribadi saja," tuntas Nanang Qosim.
Money Politic Germas Nanang Qosim Kemenkes Pileg 2019
