Ilustrasi demonstrasi emak-emak (foto: google)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Serikat Nasional Akademisi (Sandek) Sulawesi Barat, Hasrullah menyayangkan aksi sweping yang dilakukan aparat kepolisian terhadap kendaraan pribadi maupun angkutan-angkutan umum diberbagai daerah untuk mengantisipasi pergerakan massa yang akan mengikuti aksi Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) pada 21-22 Mei 2019 di depan kantor KPU, Jakarta.
Menurut Hasrullah, kegiatan sweping itu merupakan tindakan yang berlebihan. Pasalnya, polisi seharusnya aparat keamanan harusnya melindungi hak setiap masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, bukan malah menghalanginya.
"Saya rasa sangat berlebihan ketika ada sweping pencegahan-pencegahan seperti itu. Mau turun atau tidak turun saya rasa itu subjektivitas sikap yang ada baik individu maupun organisasi," kata Hasrullah di Asrama Mahasiswa Sulbar di Jakarta, Minggu (19/05) malam.
Sebelumnya, puluhan personel gabungan dikabarkan menggelar sweeping di beberapa tempat, salah satunya di Terminal Purabaya. Mereka memburu penumpang bus yang akan berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi menolak hasil pemilu 22 Mei 2019.
Massa yang akan turun ke jalan pada 21-22 Mei, lanjut Pemuda asal Riso Kabupaten Polewali Mandar, memiliki hak demokrasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum. "Ini era demokrasi, mau turun ke jalan atau tidak itu lebih kepada hak demokrasi. pihak yang merasa dirugikan sehingga memutuskan untuk turun ke jalan, tidak jadi masalah," tuturnya.
"Yang paling terpenting adalah merasionalisasi tuntutan-tuntutan mereka seperti apa. Kalau bisa dirasionalkan, ditampung laporannya dan diproses secara hukum secara undang-undang yang berlaku, ya kenapa tidak," tambahnya.
Alumnus STFI Sadra menambahkan, aksi tersebut seharusnya dibiarkan saja, yang penting tidak merugikan orang lain, tidak merugian (merusak) fasilitas-fasilitas, dan tidak mengganggu aktivitas.
"Sekali lagi dari saya, sangat berlebihan ketika ada sweping-sweping seperti itu, biarkan saja. kalau memang tuntunannya berdasarkan kebenaran kenapa tidak," ujarnya.
Gerakan Kedaulatan Rakyat Sweeping Polisi