Bursah Zarnubi, Kornas Relawan Religi
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi menilai memanasnya suhu politik pasca Pilpres 2019 adalah hal yang lumrah dalam proses transisi demokrasi di Indonesia yang belum terkonsolidasi.
"Pelajaran kita semua ke depan karena transisi kita ini masih berjalan, dan belum menemui konsolidasi," ujar Bursah dalam acara buka puasa bersama di DPP PGK bertema "Ramadhan dan Amal Sholeh Sosial Politik" di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5).
Bersama Birsah, hadir cendekiawan Muslim, Yudi Latief, Ustadz HM Syauqi MA, dan ratusan anggota PGK dari berbagai kampus.
Pada kesekpatan itu, Bursah, menyoroti peranan Partai Politik yang belum berkembang secara optimal dan ideal.
"Sejauh ini partai hanya berfungsi sebagai alat transit untuk menciptakan kekuasaan, belum mengakomodir kepentingan rakyat," jelas Bursah.
Akibatnya, lanjut Bursah, publik tidak percaya pada lembaga politik dan instrumen demokrasi yang diciptakan masyarakat. Masyarakat pun akhirnya tidak mengikuti prosedur demokrasi yang sudah disepakati.
Bagi Bursah, belum mapannya demokrasi di Indonesia juga terlihat dari ketidaksiapan masyarakat menerima hasil proses demokrasi. Padahal jika di negara yang sudah masuk tahap demokrasi konsolidasi, kalah menang merupakan hal yang biasa.
"Budaya kita susah menerima kalah dan menang, ini tanda kita masih transisi demokrasi. Kalau kita sudah masuk tahap demokrasi konsolidasi pembelahan itu biasa, seperti yang terjadi di Amerika," paparnya.
Lebih jauh Bursah mengapresiasi kinerja Polri dan TNI yang solid dalam menjaga kondusifitas usai Aksi 22 Mei lalu. Dia berharap kondisi kondusif ini terus berlanjut hingga pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pada Oktober nanti.
"Kita doakan bangsa kita tetap maju, lupakan perbedaan, kita fokus ke Indonesia yang maju. Siapapun yang menang dan kalah itu pemimpin kita, kader terbaik bangsa," tuntas Bursah Zarnubi.
Bursah Zarnubi Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Parpol Transit Kekuasaan
