Kepala Senior Jenderal Myanmar Min Aung Hlaing, panglima angkatan bersenjata Myanmar, sekarang dilarang dari Amerika Serikat karena perannya dalam melanggar hak-hak anggota minoritas Rohingya. AFP
Jakarta, Jurnas.com - Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlain dan para pemimpin militer lainnya yang katanya bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum terhadap Muslim Rohingya, yang melarang mereka masuk ke Amerika Serikat.
Langkah-langkah tersebut, yang juga mencakup wakil Min Aung Hlaing, Soe Win, dan dua komandan senior lainnya serta keluarga mereka, adalah yang terkuat yang telah diambil Amerika Serikat dalam menanggapi pembantaian minoritas Rohingya di Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma. Disebut dua orang lain sebagai Brig Gens Than Oo dan Aung Aung.
"Kami tetap khawatir bahwa pemerintah Burma tidak mengambil tindakan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia, dan ada laporan terus-menerus dari militer Burma yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran di seluruh negeri," Sekretaris Negara AS Mike Pompeo kata dalam sebuah pernyataan dilansir The National.
Pompeo mengatakan, pengungkapan baru-baru ini bahwa Min Aung Hlaing memerintahkan pembebasan tentara yang dihukum karena pembunuhan di luar hukum di desa Inn Din selama pembersihan etnis Rohingya pada tahun 2017 adalah salah satu contoh mengerikan dari berlanjutnya dan sangat kurangnya akuntabilitas bagi militer dan kepemimpinan seniornya.
"Panglima membebaskan para penjahat ini setelah hanya berbulan-bulan di penjara, sementara wartawan yang memberi tahu dunia tentang pembunuhan di Inn Din dipenjara selama lebih dari 500 hari," kata Pompeo.
Pembantaian Inn Din ditemukan oleh dua wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, yang menghabiskan lebih dari 16 bulan di balik jeruji besi dengan tuduhan mendapatkan rahasia negara. Keduanya dibebaskan secara amnesti pada 6 Mei.
Pengumuman AS itu pada hari pertama konferensi tingkat menteri internasional tentang kebebasan beragama yang diselenggarakan oleh Mr Pompeo di Departemen Luar Negeri yang dihadiri oleh perwakilan Rohingya.
"Dengan pengumuman ini, Amerika Serikat adalah pemerintah pertama yang secara publik mengambil tindakan sehubungan dengan kepemimpinan paling senior militer Burma," kata Pompeo, yang telah menjadi pendukung kuat kebebasan beragama.
"Kami menunjuk orang-orang ini berdasarkan informasi yang dapat dipercaya tentang keterlibatan komandan ini dalam pelanggaran berat hak asasi manusia," tambahnya.
Tindakan keras militer 2017 di Myanmar mendorong lebih dari 730.000 Muslim Rohingya untuk melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Penyelidik PBB mengatakan bahwa operasi Myanmar termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan geng dan pembakaran yang meluas dan dilakukan dengan niat genosidal.
KEYWORD :Panglima Myanmar Sanksi AS
