Sekjen DPP PDIP Hasto kristiyanto
Jakarta, Jurnas.com - Dalam beberapa pekan terakhir, banyak beredar susunan nama-nama menteri kabinet Jokowi-KH Maruf Amin di media sosial.
Terkait hal ini, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan susunan kabinet yang beredar itu adalah hoaks alias kabar tak benar.
"Itu hoaks karena kami belum melakukan pembahasan secara khusus soal menteri," ujar Hasto dalam acara Gebyar Wayang Kulit 2019 dalam rangka tasyakuran hari ulang tahun ke-46 partai sekaligus merayakan kemenangan Joko Widodo - Ma`ruf Amin di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7) malam.
Hasto menjelaskan, Presiden Jokowi dan Parpol-parpol koalisi tentu tidak hanya bicara orang perorang, tetapi berbicara bagaimana stuktur kabinet ke depan sejalan dengan program kerakyatan, visi dan misi pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin.
Bagi PDIP, kata Hasto, stuktur kabinet harus dirancang tidak hanya sebagai penjabaran dari pemerintah konstitusi, tetapi punya sebuah misi utama bagaimana kita lebih berdaulat, berdikari di bidang ekonomi dan menjadi banga yang betul-betul bangga dengan kebudayaannya.
"Kita harusnya berbicara tentang stuktur terlebih dahulu, kita berbicara tentang bagaimana menkonya, bagaimana mendorong investasinya, apakah menteri investasi kemudian dijadikan dengam badan koordinasi penanaman modal dan seterusnya," jelas Hasto.
Sebelum bicara siapa figurnya dan dari mana, Hasto mengajak semua berfikir, apakah menteri perindustrian dijadikan satu dengan perdagangan. Hal-hal seperti ini yang harus dibahas terlebih dahulu.
"Ketika desainnya sudah clear, sudah sesuai dengan skala prioritas kebijakan Pak Jokowi baru kita berbicara orang perorang," tegasnya.
Ditanya soal pernyataan Amien Rais bahwa Jokowi sepakat konsep Prabowo? Hasto menegaskan bahwa dalam bernegara harus bedasarkan konstitusi. Tidak ada jatah-jatahan menteri karena itu hak preogratif Presiden sepenuhnya.
"Partai boleh mengusulkan tetapi presiden yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap siapa yang paling pas" tegasnya.
Kata Hasto, hal ini sangat penting karena menteri bukan petinggi biasa, menteri seorang yang menguasai hal ikhwal kementrian yang dipimpinnya. Menteri harus sosok negarawan, ia bukan sosok yang berjuang demi kepentingan kelompoknya tetapi harus berkemajuan bagi Indonesia.
"Jadi tentu saja kita tidak berbicara berapa persentasenya. Kita bicara mana anak bangsa yang punya kemampuan menjadi pendamping Pak Jokowi menjadi pembantu presiden di dalam menjalankan visi misi presiden. Itu semua tidak terlepas dari konsolidasi ideologi Pancasila," jelas Hasto.
Susunan Nama Menteri Hoaks PDIP Gebyar Wayang Kulit 2019
