Emirsyah Satar
Jakarta, Jurnas.com - Dalam dua pekan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Soetikno Soedarjo dan Emirsyah Satar mantan Direktur Utama Garuda Indonesia terkait kasus dugaan suap Rolls Royce.
Setelah dipanggil pada Rabu,10 Juli 2019, Emirsyah Satar harus kembali menyambangi KPK, Rabu 17 Juli 2019 . Sejauh ini Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kaitan dengan dugaan suap yang dilakukan oleh perusahaan Inggris, Rolls Royce pada 16 Januari 2017 segera setelah pengumuman yang dikeluarkan oleh Seriuous Fraud Office (SFO), Lembaga Anti Rasuah atau KPK-nya Inggris.
Namun dalam pemberitaan yang dilansir oleh BBC, baru- baru ini, diungkapkan bahwa kasus yang melibatkan Rolls Royce tersebut di negaranya sendiri justru malah telah dinyatakan disetop dan tidak dilakukan proses investigasi lebih lanjut mengingat tidak cukup adanya bukti (evidence) atau kurangnya perhatian dari publik atas dugaan kasus suap tersebut. Laporan BBC juga menyebutkan bahwa tidak ada individu dari Roll Royce yang menghadapi tuntutan.
Selain di Inggris, penghentian proses investigasi juga dilakukan di Thailand.
Dalam pemberitaannya di https://www.bbc.com/news/business-47330580, SFO telah menghentikan penyelidikannya di perusahaan kedirgantaraan Rolls-Royce dan perusahaan obat raksasa Glaxo Smith Kline (GSK). SFO mengatakan ada "bukti tidak cukup" atau "tidak untuk kepentingan umum" untuk melanjutkan.
Rolls sedang diselidiki karena kekhawatiran tentang penyuapan dan korupsi, yang membuat perusahaan menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan pada tahun 2017.
Penyelidikan GSK terkait "praktik komersial" di perusahaan. Sedangkan dalam kasus Rolls-Royce, penyelidikan SFO menyebabkan perusahaan mengambil tanggung jawab atas perilaku korup yang mencakup tiga dekade, tujuh yurisdiksi dan tiga bisnis, yang membayar denda sebesar £ 497,25 juta.
Perusahaan itu mengakui pemalsuan akun untuk menyembunyikan penggunaan perantara yang ilegal, mencoba untuk menghalangi investigasi korupsi, dan membayar puluhan juta poundsterling dalam suap untuk memenangkan bisnis di Indonesia, Thailand, Cina, dan Rusia.
SFO juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada individu di wajah Rolls yang akan menghadapi tuntutan.
Rolls-Royce menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA) - semacam tawar-menawar pembelaan perusahaan - dengan SFO pada tahun 2017 untuk menyelesaikan tuduhan pelanggaran.
Absurd
Keputusan FSO tersebut mendapat kritik yang menggambarkan sebagai sesuatu yang aneh, mengingat bahwa perusahaan menerima kesalahan di bawah DPA.
Jeremy Summers, kepala kejahatan bisnis di firma hukum Osborne Clarke, mengatakan bahwa penggunaan DPA mungkin perlu dikaji ulang.
"Sistem di Inggris didasarkan pada orang-orang yang relevan yang juga dituntut, dan orang-orang tidak bisa mendapatkan DPA. Aspek itu mungkin perlu dilihat segera," katanya kepada BBC.
Dia menambahkan bahwa pengadilan di masa depan mungkin kurang bersedia untuk memberikan DPA, mencatat bahwa bukti pendukung sekarang dipandang oleh SFO sebagai tidak cukup untuk mengejar penuntutan terhadap individu.
Sementara itu, kelompok kampanye anti-korupsi Transparency International UK menggambarkan penutupan kasus ini sebagai "absurd" dan berpendapat bahwa keadilan belum ditegakkan.
Robert Barrington, Direktur Eksekutif Transparency International UK, mengatakan bahwa "baik pembayar suap atau tim manajemen yang membiarkan kejahatan itu terjadi" tidak bertanggung jawab.
"Kasus ini mempertanyakan apakah SFO benar untuk menawarkan Rolls Royce DPA," tambahnya.
Dalam sebuah pernyataan, Rolls-Royce mengatakan mencatat pengumuman SFO dan tidak akan mengomentari keputusan tersebut.
KEYWORD :Rolls Royce Emirsyah Satar Seriuous Fraud Office KPK
