Institut Teknologi Bandung, salah satu PTN di Indonesia (Foto: Muti/Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com – Pengamat pendidikan tinggi, Edi Suandi Hamid, meminta pemerintah berhati-hati merekrut rektor dan dosen asing, untuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Pasalnya, kebijakan tersebut belum umum dilakukan sebelumnya.
“Di beberapa negara biasa rektor dari luar negeri. (Tapi) untuk Indonesia masih belum umum, dan perlu hati-hati sekali,” kata Edi dalam keterangannya kepada Jurnas.com pada Rabu (24/7).
Edi menerangkan, dalam skema kerja sama internasional, pertukaran dosen merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan, Indonesia sudah sejak dulu mengundang dosen maupun profesor asing ke Indonesia.
Namun selama ini pertukaran tersebut dilakukan dalam waktu yang singkat. Pun jika pertukaran jangka panjang, terbatas hanya enam bulan atau satu semester.
“Jarang yang panjang begini. Makanya sekarang itu harus jelas dulu bentuknya seperti, dan kualifikasinya bagaimana. Kalau sifatnya temporary (sementara) tidak masalah,” lanjut Edi.
Untuk itu, Edi meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif terkait konsep rekrutmen rektor dan dosen asing, terutama soal gaji. Jika rektor atau dosen asing digaji oleh pemerintah, dia meminta kebijakan itu tak cuma menyasar perguruan tinggi negeri (PTN), melainkan juga perguruan tingg swasta (PTS).
Lebih lanjut, Edi mengatakan pada dasarnya banyak rektor mumpun di perguruan tinggi Indonesia. Namun karena dalam proses pemilihannya terkadang diselipi unsur politis, maka yang terjaring justru bukan yang terbaik.
“Sepanjang indikatornya ialah kompetensi, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan,” tandas dia.
Seperti diketahui, wacana merekrut rektor dan dosen asing kembali mencuat. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan, wacana tersebut sudah direstui oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
KEYWORD :Rektor Asing Dosen Pengamat Pendidikan
