Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi di sela rapat koordinasi dengan Gubernur dan Kapolisian Daerah Kalimantan Barat serta Walikota Singkawang dan Bupati Sambas di Pontianak, Kamis (25/7).
Pontianak, Jurnas.com - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), menangani 23 kasus pengantin pesanan dalam periode Januari hingga Juli 2019.
Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam rapat koordinasi dengan Gubernur dan Kapolisian Daerah Kalimantan Barat serta Walikota Singkawang dan Bupati Sambas di Pontianak, Kamis (25/7).
Retno menjelaskan, kasus pengantin pesanan kerap terjadi antara perempuan Indonesia yang menikah dengan pria, yang dalam kasus ini berasal dari Tiongkok, melalui peran perantara atau agen perjodohan.
"Pengantin pesanan bukan merupakan permasalahan rumah tangga biasa, namun terindikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007," ujar Retno.
Karena itu, pemerintah melalui Kemenlu dan perwakilannya di Tiongkok, terus berupaya memulangkan para Warga Negara Indonesia (WNI) korban perdagangan orang tersebut.
Jokowi Diwanti-wanti, Kepuasan Rakyat Bisa Turun Gegara Polemik BMAD Ubin Keramik Tiongkok
"Kompleksitas kasus pengantin pesanan memerlukan penanganan yang komprehensif, sangat penting memutus mata rantai kasus pengantin pesanan melalui koordinasi pusat dan daerah—hulu dan hilir," tegas Retno.
Retno Marsudi Pengantin Pesanan Tiongkok Kementerian Luar Negeri
