Menteri Luar negeri Iran Mohammad Javad Zarif
Teheran, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, menegaskan bahwa Teheran tidak akan berkompromi dengan siapa pun terkait integritas wilayah, apalagi yang berkaitan dengan tetorial Iran.
Pernyataan tersebut dilontarkan Zarif di depan sidang terbuka parlemen Iran (Majelis) terkait dengan pemerintah hukum Laut Kaspia dan bagian Iran atas dasar laut dan sumber dayanya, Senin (29/7).
"Terkait integritas teritorial Iran dan perairan, kami akan berdiri pada upacara dengan siapa pun dan tidak akan bernegosiasi dengan pihak mana pun terkait penghargaan yang diperoleh Iran selama 40 tahun terakhir . Administrasi berkomitmen untuk masalah ini dan Majlis memiliki keputusan akhir tentang hal itu," ujar Zarif.
Ia menambahkan, setelah runtuhnya bekas Uni Soviet, aparat diplomatik Iran melakukan yang terbaik untuk melindungi kepentingan Iran di Laut Kaspia. "Meskipun negosiasi ini sangat sulit, semua upaya kami fokuskan untuk melindungi kepentingan Iran," jelasnya.
"Sejarah Iran menunjukkan, bagian-bagian Iran terpecah di bawah dinasti monarki sebelumnya dan hanya di bawah Republik Islam, terlepas dari perang yang dipaksakan dengan Irak dan tekanan luar biasa, tidak ada satu pun wilayah negara yang hilang. Ini merupakan kehormatan besar bagi kepemimpinan dan rakyat Iran," kata Zarif.
Di tempat lain, Zarif mengatakan, konvensi tentang status hukum Laut Kaspia ditandatangani dengan mata terbuka para pemimpin lima negara pesisir pada 12 Agustus 2018.
Ia menambahkan, Negeri Para Mullah tidak akan pernah kompromi pada kepentingannya atas dasar hanya kepercayaan di negara lain.
Konvensi Laut Kaspia ditandatangani Presiden Iran, Hassan Rouhani dan rekan-rekannya dari Rusia, Azerbaijan, Kazakhstan, dan Turkmenistan.
Konvensi Laut Kaspia disusun dalam 24 artikel dengan sorotan paling penting adalah larangan kehadiran militer semua negara asing di laut dan transit pengiriman militer milik negara asing.
Konvensi tersebut menekankan bahwa Laut Kaspia adalah milik semua negara pesisir, melarang pendirian dan penyerahan pangkalan militer apa pun ke negara-negara asing.
Konvensi Rezim Hukum Laut Kaspia juga menekankan hak kedaulatan dan kedaulatan negara-negara pesisir sambil mengakui hak mereka untuk memutuskan laut.
Pada 14 Agustus, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres menyambut baik penandatanganan perjanjian tentang status hukum Laut Kaspia oleh lima negara litoralnya, dengan mengatakan pihaknya menunjukkan pentingnya kerja sama regional.
"Sekretaris Jenderal menyambut baik penandatanganan Konvensi Status Hukum Laut Kaspia oleh Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Rusia dan Turkmenistan," kata jurubicara kepala PBB itu dalam sebuah pernyataan.
KEYWORD :Laut Kaspia Iran Mohammad Javad Zarif
