Kapal Tol Laut
Jakarta, Jurnas.com - Anggota komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono, menyebut tol laut yang digagas Pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla adalah gelap.
"Dalam pelaksanaannya, tol laut sering mengalami keterlambatan satu sampai tujuh hari. Jadwal tol laut tidak tersosialisasikan ke publik. Bahkan, jadwal yang diberikan pemerintah dan Pelindo pun sering diubah oleh operator. Ditambah lagi, dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat, yaitu tol laut betul-betul ditentukan sesuai dengan standarisasi tertentu, dari kapasitasnya, kecepatannya, dan semuanya untuk kebutuhan tol laut itu sendiri," kata Bambang Haryo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/7/2019).
Bambang Haryo mengatakan, semestinya barang-barang yang dimuat tol laut harus ditentukan oleh Pemerintah, sehingga kapasitas dari kapal ini, bisa untuk mengantisipasi poin-poin yang ditunjuk oleh pemerintah.
"Tidak seperti sekarang, tol laut dasarnya cuman dari jumlah kontainernya yang dimuat. Kemudian kontainer tol laut itu sendiri tidak diketahui oleh pemerintah," kata Bambang.
Menurut Bambang, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan Kementerian Perhubungan tidak tahu barang apa yang diangkut oleh tol laut. Begitu juga Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian iuga tidak tahu.
Gus Muhaimin Pimpin Rapat Perdana Pansus Haji
"Mungkin daerah juga tidak tahu berapa barang yang dibutuhkannya. Ini, semua tidak tahu. Jadi istilahnya tol laut ini gelap. Barang yang diangkut gelap dan tidak bisa diketahui publik," tuturnya.
Padahal, lanjut Bambang, anggaran tol laut ini diberikan publik dari APBN. Sehingga tol laut harus transparan dan outcome-nya jelas.
"Ini satu kesalahan besar yang dilakukan pemerintah, karena tidak dikendalikan Pemerintah. Kontainer hanya dititipkan ke kapal-kapal komersil yang ditunjuk oleh pemerintah. Padahal kapal komersil yang lewat di PelabuhanTanjung Perak sangat banyak. Jadi semestinya bisa dititipkan ke semua kapal," jelas Bambang.
Karena outcome-nya tidak jelas dan tidak terkontrol, maka tol laut ini, dinilai Bambang tidak ada manfaatnya. “Seharusnya tol laut itu dibubarkan," tutup Bambang.
KEYWORD :Tol Laut Komisi V DPR
