Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
Jakarta, Jurnas.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah saat ini tengah digoyang hak angket oleh DPRD Provinsi Sulsel.
Atas hak angket ini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP konsisten mendukung kepemimpinan Nurdin Abdullah sepenuhnya dan menolak hak angket.
"Hari ini kami menegaskan dukungan sepenuhnya kepada Gubernur sulawesi Selatan. Dan meminta Fraksi PDIP melakukan lobi-lobi politik menolak hak angket melalui dialog," kata Hasto.
Kata Hasto, PDIP selalu ingin memberi kepastian bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki kepastian terhadap masa jabatan lima tahun. Tidak seharusnya ada pihak yang menggunakan hak politik hanya karena ambisi politik secara tidak proposional.
Sijelaakan Hasto, kepala daerah dan wakil daerah merupakan satu kesatuan. Dalam komitmen itu, ditegaskannya wakil kepala daerah itu menjabarkan kebijakan politik kepala daerah.
"Namanya saja wakil. Itu dimana-mana. Sehingga kesatupaduan keduanya wajib," imbuh Hasto.
Sementara itu, Nurdin Abdullah mengaku heran dengan adanya upaya pengajuan hak angket di DPRD Sulsel. Dia menceritakan berbagai program yang sudah dilakukannya sebagai gubernur selama 11 bulan.
Dari pembukaan wilayah Luwu Utara agar tak terisolasi lagi, hingga mendorong Toraja sebagai destinasi wisata. Baginya, bila berkaca kepada pemerintahan yang lama, dirinya telah mengerjakan pekerjaan 3 tahun dalam waktu hanya 11 bulan.
"Kami menjaga marwah parpol pendukung kita dengan menciptakan pemerintahan bersih. Maka kita libatkan KPK. Kita benahi sistem agar tak ada program mubazir. Anggaran harus optimal," kata Nurdin.
"Saat ini, sayangnya kita dihadiahi angket, padahal harusnya diberi reward. Tapi saya apresiasi PDI Perjuangan yang terus pasang badan buat kita," tandasnya.
Nurdin Abdullah Hak Angket Gubernur Sulawesi Selatan
