Sabtu, 23/11/2024 12:05 WIB

Airlangga Bentuk Majelis Etik untuk Monopoli Caketum Golkar

Majelis Etik itu instrumen abuse of power yang tidak jelas tugas, fungsi, juga kedudukan lembaganya.

Lambang Partai Golkar

Jakarta, Jurnas.com - Airlangga Hartarto ditengarai telah melawan aturan dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi (AD/ART dan PO) Partai Golkar dengan membentuk Majelis Etik.

Fungsionaris Partai Golkar M Syamsul Rizal mengatakan, tujuan membentuk Majelis Etik itu adalah untuk memonopoli bursa calon ketua umum Golkar dalam musyawarah nasional (munas) 2019.

"Majelis Etik itu instrumen abuse of power yang tidak jelas tugas, fungsi, juga kedudukan lembaganya," kata dalam keterangan yang diterima jurnas.com, Selasa (6/8).

Syamsul Rizal menyebut kepemimpinan Airlangga semakin hari semakin menyalahi aturan. Sebelumnya Airlangga juga tidak melaksanakan rapat pleno sebagai evaluasi setelah Pemilu 2019.

Syamsul mengatakan, menteri perindustrian itu mestinya menjadikan konstitusi organisasi sebagai sumber hukum tertinggi dalam membuat kebijakan partai.

Terkit dengan kedudukan Mejelis Etik Partai yang muncul tiba-tiba, menurut Syamsul hal ini berhubungan dengan keinginan Airlangga yang ingin duduk kembali sebagai Ketum Golkar.

"Dijadikan sebagai alat untuk mengooptasi langkah-langkah politik kandidat lain yang mau maju juga sebagai calon ketua umum. Menurut saya ini namanya abuse of power," tegas Syamsul.

"Kebijakan ini benar-benar melanggar AD/ART maupun PO partai. Saya khawatir persoalan Majelis Etik yang tak jelas DNA-nya ini menjadi senjata makan tuan buat ketua umum," kata Syamsul.

Nomenklatur Majelis Etik ini, lanjut Syamsul, tidak pernah dibahas sama sekali dalam munas Golkar yang lalu. Bahkan dalam rapimnas dan pleno juga tak pernah disinggung.

Karena itulah, Syamsul mengecam keras badan tersebut, terlebih pembentukannya dibangun secara diam-diam.

"Saya tidak mempersoalkan orang-orang yg ada di dalam majelis etik itu, karena saya tahu mereka senior saya dan panutan kami, semua kader. Yang saya soroti adalah lembaganya yang dibuat oleh DPP saat ini kok bisa menempatkan senior-senior kami pada posisi yang tidak benar dan inkonstitusional," ujar Syamsul.

Majelis Etik Golkar sendiri berisikan Mohammad Hatta sebagai ketua, Andi Mattalatta (wakil ketua), Rully Chairul Azwar (sekretaris). Anggotanya antara lain Hassan Wirajuda, Ibrahim Ambong, Djasri Marin, Farida Syamsi Chadaria, Tyas Indayah Iskansar, dan A Edwin Kawilarang.

KEYWORD :

Airlangga Hartarto Mejelis Etik monopoli caketum Golkar




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :