Salah satu kampanye Modi berlangsungdi Akhnoor, bagian dari negara bagian Jammu dan Kashmir yang disengketakan (Channi Anand / AP Photo)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah India telah mencabut status khusus Kashmir yang dikelola India dalam konstitusinya, langkah politik yang paling jauh menjangkau wilayah yang disengketakan dalam hampir 70 tahun.
Keputusan presiden yang dikeluarkan pada 5 Agustus mencabut Pasal 370 konstitusi India yang menjamin hak-hak khusus bagi negara mayoritas Muslim, termasuk hak untuk konstitusi dan otonomi sendiri untuk membuat undang-undang tentang semua hal, kecuali pertahanan, komunikasi dan urusan luar negeri.
Menjelang langkah itu, India mengirim ribuan pasukan tambahan ke wilayah yang disengketakan, memberlakukan jam malam yang melumpuhkan, menutup telekomunikasi dan internet, dan menangkap para pemimpin politik.
Mahkamah Agung India Bentuk Satuan Tugas Keselamatan setelah Pemerkosaan dan Pembunuhan Dokter
Langkah ini telah memperburuk ketegangan yang sudah meningkat dengan negara tetangga Pakistan , yang mengatakan akan menurunkan hubungan diplomatiknya dengan India.
Baik India dan Pakistan mengklaim Kashmir secara penuh tetapi sebagian berkuasa. Tetangga-tetangga bersenjata nuklir telah bertempur dua dari tiga perang mereka di wilayah yang disengketakan itu. Pemberontakan di Kashmir yang dikelola India telah berlangsung selama tiga dekade.
Diduga Terkontaminasi, Hampir 12 Persen Rempah India Tidak Penuhi Standar Kualitas dan Keamanan
Status Khasmir India Pakistan
