Mendagri, Tjahyo Kumolo
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membentuk tim monitoring. Tim tersebut jauh sebelum kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, tim monitoring terus dilakukan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimdal) di wilayah tersebut.
"Kami mendukung upaya gubernur papua barat maupun gubernur papua, termasuk gubernur Jatim untuk duduk bersama membentuk tim," kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (19/8).
Menurutnya, Kemendagri telah mengundang gubernur Papua Barat dan gubernur Papua ke Jakarta. Namun, karena situasi dan kondisi Manokwari yang sedang terjadi kerusuhan, maka kedua gubernur itu kembali untuk menahan masyarakat untuk tidak terprovokasi.
"Kita cari momen yang tepat dulu. Untuk setidaknya menyelesaikan masalah yang ada," kata politisi senior PDI Perjuangan itu.
Tjahjo menegaskan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ia memastikan, pelayanan masyarakat akan tetap berjalan.
"Jadi seluruh aparatur provinsi, kota maupun kabupaten jalan, sampai tingkat kecamatan, sampai distrik jalan. Enggak ada masalah. Kata mereka hanya kejadian di kotanya saja. Tidak menganggu aktivitas masyarakat," terangnya.
Usai Dilantik, Tiga Gubernur Digiring ke KPK
Diketahui, kerusuhan di Manokwari berawal dari aksi massa yang digelar sejumlah warga sejak pagi, senin (19/8). Aksi kian memanas saat masyarakat dan mahasiswa mulai melakukan baķar ban hingga tindakan anarkis lainnya.
Atas insiden tersebut, kantor DPRD Papua Barat menjadi sasaran amukan massa hingga dibakar. Adapun aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.
KEYWORD :Kerusuhan Manokwari Mendagri Tjahjo Kumolo
