Logo PBB (Foto: Beapeacekeeper)
New York, Jurnas.com - Korea Utara (Korut) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memangkas jumlah staf internasionalnya di Pyongyang, karena sejumlah program pembangunannya dinilai gagal.
PBB memperkirakan 10,3 juta orang, hampir setengah dari populasi negara itu, yang membutuhkan dan sekitar 41 persen warga Korea Utara kekurangan gizi.
Sementara Pyongyang mengatakan pada Februari mereka menghadapi kekurangan pangan tahun ini, dan harus mengurangi separuh ransum, menyalahkan kekeringan, banjir dan sanksi.
"Program-program yang didukung PBB gagal memberikan hasil yang diinginkan karena politisasi bantuan PBB oleh pasukan musuh," Kim Chang Min, sekretaris jenderal Komite Koordinasi Nasional Korea Utara untuk PBB, menulis kepada pejabat tinggi PBB.
Dikutip dari CNA pada Kamis (5/9), dalam sebuah surat tertanggal 21 Agustus 2019, Kim juga mengatakan bahwa jumlah staf internasional PBB harus dipotong pada akhir tahun.
Korea Utara ingin jumlah staf internasional dengan Program Pembangunan PBB dikurangi menjadi satu atau dua dari total enam orang, Organisasi Kesehatan Dunia menjadi empat orang, dan Badan Dana Anak-anak PBB (UNICEF) menjadi satu atau dua orang.
Kim mengatakan jumlah staf internasional dengan Program Pangan Dunia harus dikurangi "sesuai dengan jumlah bantuan pangan yang akan diberikan", begitu agensi dan Korea Utara setuju bagaimana menerapkan rencana untuk 2019 hingga 2021.
Kim juga menulis, tidak diperlukan petugas koordinasi bantuan kemanusiaan, dan menambahkan bahwa pejabat bantuan PBB malah dapat "berkunjung sesuai kebutuhan".
KEYWORD :Korea Utara PBB
