Ketua DPD Repdem Papua Barat Dominggus
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Provinsi Papua Barat, Dominggus Yable, meminta semua pihak menghentikan segala bentuk kegaduhan di bumi pertiwi Indonesia.
"Jangan teruskan problematika yang terjadi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpemerintahan, berpolitik, dan berdemokrasi. Banyak hal yang patut dibasmi dari hadapan bumi pertiwi saat ini," ujar Dominggus, Rabu (18/9/2019).
Menurut Dominggus, kondisi bangsa Indonesia pasca-Pilpres 2019 ternyata masih sangat rentetan permasalahan, termasuk permasalahan di Papua dan Papua Barat. Belakangan juga gaduh dengan persoalan Revisi Undang-Undang KPK.
"Kalau gaduh terus, maka perlu untuk ditindak tegas oknum- oknum yang sengaja mengambil keuntungan dari kondisi ini," lanjutnya.
Dominggus menilai, kondosi Bangsa Indonesia pasca reformasi 1998 ternyata banyak menyisakan persoalan. Sebab demokratisasi yang diagungkan ternyata melahirkah kebebasan politik dan liberalisasi yang merusak.
"Politik kekuasaan membuat masyarakat terkotak-kotak. Lembaga sekelas KPK menjadi sarang bagi banyak kepentingan kelompok. Ini sangat miris dan berbahaya," kata Dominggus.
Bahkan Dominggus mengaku getir, sebab KPK juga ditunggangi kelompok-kelompok tertentu, bahkan ada yang menyebut dipakai alat bagi masuknya kaum radikalisme.
"Ada isu tentang paham radikalisme yang melindungi koruptor kontributor dan menghabisi koruptor non kontributor. Mereka mendukung dan didukung oleh organisasi staf KPK, yang telah mengundang DPR untuk menginisiasi Revisi UU tentang KPK," jelasnya.
"Bahkan katanya ada rekayasa pemanfaatan NGO atau LSM anti Korupsi untuk mendukung konsep gerakan dan strategi pergerakan radikalisme di KPK," jelas Dominggus.
Repdem Papua Barat Demokrasi Kebablasan
