Rapat paripurna DPR
Jakarta, Jurnas.com - Paripurna DPR resmi menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang (UU) sebagaimana permintaan dari Presiden Jokowi.
Sebelum memutuskan untuk menunda, Ketua Panja RUU Pemasyarakatan Erma Suryani Ranik membacakan RUU Pemasyarakatan yang disahkan Komisi III DPR bersama Pemerintah pada tingkat I.
"Tadi ada lobi agar kita menunda pengambilan keputusan RUU Pemasyarakatan. Karena itu saya tanya kepada seluruh anggota dewan, apakah kita dapat menyetujui usulan penundaan itu?" tanya Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah saat memimpin rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (24/9).
"Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir dalam sidang Paripurna DPR.
Dengan demikian, Fahri mengetok palu atas penundaan pengesahan RKUHP menjadi UU dalam sidang Paripurna DPR.
KEYWORD :RUU KUHP Komisi III DPR Paripurna DPR
