Mendagri Tjahjo Kumolo
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah telah menyiapkan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dengan baik dan detail.
"Pilkada serentak di 270 daerah 2020 sudah disiapkan, termasuk anggaran keamanan, advokasi hukum dan lain sebagainya," kata Tjahjo usai Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (03/10/2019).
Meski demikian, Tjahjo mengakui dari 270 daerah yang menggelar Pilkada, masih ada 92 daerah belum menandatangani NPHD dengan KPU dan 138 dengan Bawaslu.
"Kalau toh masih ada yang belum teken NPHD, hanya semata-mata untuk sinkronisasi. Tapi secara prinsip sudah ada 270 daerah yang teranggarkan," ungkapnya.
Kata Tjahjo, sementara pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 akan berpayung hukum Undang-undang UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang sambil menunggu kepastian dari DPR periode 2019-2024 untuk merevisi UU tersebut atau tidak.
"Kami belum tahu untuk awal tahun depan ada skala prioritas untuk merevisi atau tidak. Kesimpulan rapat terakhir kami dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Komisi II DPR (periode 2014-2019) adalah menyinkronkan kembali UU Pilkada, UU Pemilu, dan UU Parpol, mudah-mudahan nanti masuk Prolegnas, karena kita ingin terus meningkatkan kualitas konsolidasi demokrasi kedepan," tuntas Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri.
Pilkada Serentak 2020 Menteri Dalam Negeri
