Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (Foto: Twitter )
Kuala Lumpur, Jurnas.com – India mengancam akan memboikot ekonomi Malaysia jika terus menyuarakan soal Jammu dan Kashmir. Namun, Negeri Jiran menegaskan tidak akan diam, demi memastikan semua pihak mematuhi resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan konflik.
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan, tak akan menarik kembali pernyataannya di Majelis Umum PBB ke-74 di New York bulan lalu agar konflik Jammu dan Kashmir diselesaikan dengan cara damai, meski beroleh respons negatif dari India.
"Kami merasa rakyat Kashmir mendapat manfaat dari resolusi PBB, dan semua negara harus mematuhinya, tak hanya India atau Pakistan tetapi bahkan Amerika Serikat. Kalau tidak, apa gunanya ada PBB," ujar Mahathir dilansir New Strait Tim, Selasa (22/10).
Mahathir mengatakan, India dan Pakistan harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Ia menyebut, mengabaikan resolusi PBB, berarti mengabaikan Rule of Law.
Dalam pertemuan di Majelis Umum PBB ke-74 itu, Mahathir mengkritik India yang mencabut status ekonomi khusus Jammu dan Kashmir yang dihuni oleh mayoritas Muslim itu.
India bahkan menetapkan status darurat dengan menerjunkan militer sekaligus membatasi aktivitas warga.
Paparan Mahathir itu beroleh serangan balik berupa kampanye #BoycottMalaysia di media sosial.
Senin lalu, Asosiasi Perdagangan Minyak Nabati India (SEAI) meminta anggotanya untuk tak lagi membeli minyak kelapa sawit dari Malaysia, sebagai bentuk hukuman karena mengkritik India atas atas kebijakannya terhadap Kashmir.
India adalah importir minyak nabati terbesar sedunia. Mahathir mengatakan pemerintah akan mempelajari dampak boikot penjualan minyak sawit itu.
"Kami akan mempelajari efek boikot itu, tapi Pemerintah India belum mengatakan apa-apa. Jadi kita akan melihat seperti apa kebijakan pemerintah mereka nantinya," katanya. (aa)
KEYWORD :Mahathir Mohamad Sanksi India Resolusi PBB
