BPP Bondowoso. (Foto: ist)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menegaskan akan membangun pertanian dari kecamatan. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang ada di kecamatan.
Rencana tersebut mendapat dukungan dari Wakil Menteri Pertanian periode 2009-2014, Rusman Heriawan yang cukup setuju dengan fungsi penyuluhan di BPP kembali diaktifkan. Sebagai garda terdepan pembangunan pertanian, BPP memang harus direvitalisasi, terutama dalam program kinerjanya.
"Mengapa? Ini terkait dengan era digital. Jadi masyarakat saat ini kebanyakan sudah melek teknologi (internet), makanya disebut dengan masyarakat digital. Sehingga diperlukan penyuluh BPP yang kinerjanya mengacu kepada digitalisasi," ungkapnya.
Begitu juga mantan Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi juga menilai upaya membangun pertanian dari kecamatan bukan hal mustahil dan kompleks. Apalagi dengan adanya teknologi yang berkembang pesat, seperti digital, media sosial (medsos) bisa dimanfaatkan untuk memulai pembangunan pertanian dari kecamatan.
Menurut Bayu, membangun pertanian dari kecamatan tersebut, pemerintah bisa mengembangkan sistem penyuluhan yang lebih baik dan efektif. Bahkan, dengan perkembangan teknologi, Kementan tak perlu banyak tenaga penyuluh seperti sebelumnya.
"Yang paling penting dalam pengembangan pertanian di kecamatan adalah petani punya tempat untuk bertanya dan punya tempat berbagi satu dengan yang lain. Nah, pendekatan melalui penyuluhan bisa diterapkan ke petani di setiap kecamatan," kata Bayu.
Bayu menilai, saat ini sudah cukup banyak keberhasilan yang dilakukan penyuluh swadaya. Meski aspek komersialnya lebih menonjol, petani bisa mengambil pelajaran tentang keberhasilan yang dilakukan penyuluh swadaya.
"Bagi pemerintah, yang perlu diambil adalah cara penyuluh swadaya yang bisa menjangkau ribuan petani. Tentu ada biaya yang harus dikeluarkan, tapi hasilnya lebih efektif," katanya.
Bayu menegaskan, untuk memulai pembangunan pertanian dari kecamatan memang diperlukan revitalisasi penyuluh dan kelembagaan penyuluh agar mereka kuat dan mengakar. Sebab, pemerintah tak bisa lagi melakukan pendekatan dengan cara-cara lama.
"Harus dilakukan pendekatan baru di bidang penyuluhan. Bangkitkan kembali penyuluh pertanian di lapangan. Langkah ini yang terbaik segera dilakukan Kementan," ujarnya.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Leli Nuryati mengakui, peran BPP memang perlu diperkuat sebagai pengendali pertanian di tingkat kecamatan. BPP harus mampu mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan dengan stakeholder.
BPP juga sebagai Pusat Data dan Informasi Pertanian di kecamatan, Pusat Pembelajaran, Pusat Konsultasi Agribisnis, dan Pusat Pengembangan Kemitraan Usaha Tani dengan memanfaatkan manajemen IT.
BPP juga harus mampu mengawal kegiatan pembangunan pertanian di Kecamatan, salah satunya pendampingan dan pengawalan Program Pembangunan Pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan.
Leli berharap BPP juga dapat mendorong peningkatan mutu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian yang akhirnya dapat meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian.
"BPP harus bisa membangun keswadayaan dan kemandirian petani serta pengusaha tani di wilayah kerjanya masing-masing agar pola pikirnya dapat menghadapi persaingan di bidang pertanian regional maupun global," katanya.
Pada tahun 2020, menurut Leli, di setiap BPP akan disediakan fasilitas dan sarana pendukung bagi penyuluh untuk melakukan pelayanan secara online.
"Karena kita sudah memiliki cyber extention dan harus diberdayakan dengan model penyuluhan terkini," tambahnya.
Syahrul Yasin Limpo Penyuluh Pertanian Rusman Heriawan
