Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Semarang, Jurnas.com - Seluruh anggota DPRD dari PDI Perjuangan diminta untuk mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar melakukan pembenahan hukum dan birokrasi agar jangan lagi menghambat investasi di daerah.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, anggota DPRD jangan lagi asal membuat kebijakan yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Jadi justru bagaimana kita harus membuat pelayanan pemerintahan daerah yang efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Jangan bikin perda-perda yang menghambat nilai tambah ekonomi," kata Hasto.
Pesan ini disampaikan Hasto dalam workshop dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Propinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan di Hotel Grand Arkenso, Semarang, Jawa Tengah.
Kegiatan yang digelar PDIP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini dihadiri ribuan anggota DPRD dari sejumlah propinsi. Seperti Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Di sana, Hasto mengaku mendapat banyak keluhan dari pelaku ekonomi yang diperas saat hendak berinvestasi di daerah. Dan salah satunya oleh para anggota dewan. Hal itu pun dibahas oleh Pemerintah dalam Forum Komunikasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan beberapa hari lalu.
Ditegaskan oleh Hasto, PDIP mendukung penuh agar kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma`ruf itu didukung sepenuhnya oleh legislator partai di tingkat propinsi serta kabupaten/kota.
"PDI Perjuangan tak boleh punya kader dan anggota dewan seperti itu. Sebaliknya kita harus membangun hubungan positif yang membantu gerakan ekonomi rakyat," katanya.
DPRD PDI Perjuangan Investasi
