Adies Kadir
Jakarta, Jurnas.com - Fungsionaris Partai Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab menilai, sikap Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI, Adies Kadir yang menyebut Bambang Soesatyo (Bamsoet) melanggar kesepakatan, suatu hal yang kurang tepat dan cenderung bersikap munafik.
Menurutnya, semua pihak tahu bahwa Adies adalah salah satu orang yang hadir mendampingi Airlangga dalam pertemuan dengan Bamsoet. Sehingga, Adies sangat mengetahui tentang kebenaran-kebenaran dalam pertemuan tersebut.
"Apa yang diungkapkan Bamsoet ke publik tentang beberapa fakta, bahwa kesepakatan dirinya dengan Airlangga, hanya Bamsoet, Airlangga dan Tuhan yang tahu, seharusnya diluar dari itu tidak ada yang bisa membantah apalagi menyampaikan ke publik sesuatu hal yang berkaitan dengan ada dan tidaknya kesepakatan tersebut," kata Sirajuddin, kepada wartawan, Jakarta, Senin (25/11).
Sedangkan tim Bamsoet, kata Sirajuddin, kesepakatan antara Bamsoet dan Airlangga, dimana Bamsoet bersedia ditugaskan oleh Partai Golkar untuk menjadi Ketua MPR RI dan mendukung kebijakan Ketua Umum untuk melaksanakan Munas pada bulan Desember 2019 nanti.
"Cara pandang Adies Kadir yang terlalu permisif, dengan memaknai kesepakatan yang dilakukan oleh Bamsoet untuk mendukung Airlangga menjadi Ketua Umum kembali, dan Bamsoet dia anggap mundur sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam kontestasi pada Munas Desember 2019," katanya.
Adapun “gentlemen agreement", lanjut Sirajuddin, yang disampaikan oleh Bamsoet, merupakan komitmen secara kesatria bahwa seluruh pihak dihadapkan pada situasi bangsa dan negara dalam kondisi kegaduhan politik, yang bisa berdampak pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
"Kondisi politik tersebut mengharuskan kedua belah pihak dan seluruh elit Partai Golkar harus ikut menciptakan situasi politik yang kondusif, sehingga Bamsoet sebagai Calon Ketua Umum, yang juga dalam posisi Ketua DPR RI saat itu harus mengambil keputusan politik untuk `cooling down`," terangnya.
Seminar Hari Konstitusi, Ketua MPR Ungkap MPR Rekomendasikan Usulan Amandemen UUD NRI 1945
Justru, kata Sirajuddin, sikap kenegarawan yang diambil oleh Bamsoet harus diapresiasi. Karena Bamsoet lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok.
"Dalam masa “cooling down” yang diputuskan oleh Bamsoet, disampaikan syarat-syarat yang harus juga dipenuhi Airlangga, yaitu Airlangga harus “merangkul” para pendukung Bambang Soesatyo terutama dalam penyusunan AKD (Alat Kelengkapan Dewan), sayangnya apa yang disepakati tersebut tak kunjung terlaksana, justru yang terjadi bukanlah rekonsiliasi melainkan dekonsiliasi," jelasnya.
Dimana, Airlangga justru menggusur para pendukung Bamsoet, baik pada posisi AKD sampai dengan posisi tenaga ahli Fraksi Golkar ikut kena imbas.
"Siapapun yang terindikasi tidak pro Airlangga, maka tidak ditempatkan pada pimpinan komisi atau pada anggota komisi yang diharapkan, serta dicoret dari tahapan seleksi tenaga ahli Fraksi Partai Golkar," kata Sirajuddin.
Menurutnya, politik belah bambu yang diperankan Airlangga dan kelompoknya, berlanjut sampai dengan penyusunan kepanitian Munas Partai Golkar. Dimana, hampir banyak pendukung Bamsoet tidak di akomodir dalam kepanitiaan.
"Malah yang bukan pengurus DPP Partai Golkar banyak bercokol dalam kepanitiaan lantaran menjadi pendukung Airlangga, apakah dengan perilaku tersebut kita bisa berkomitmen dengan orang-orang yang munafik dalam perilaku politik?" tegasnya.
"Hentikan perilaku tuding menuding dan kemunafikan, tidak baik bagi masa depan Partai Golkar. Berikan pendidikan politik yang baik pada kader dan seluruh rakyat Indonesia, tradisi demokrasi yang tumbuh berkembang dalam tradisi Partai Golkar jangan dibunuh, hanya untuk kepentingan kekuasaan semata," demikian Sirajuddin.
KEYWORD :Ketum Golkar Bambang Soesatyo Airlangga Hartarto
