Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama Rektor Universitas Brawijaya, Prof Nuhfil Hanani usai menandatangani MoU terkait pengembangan koperasi dan UMKM
Malang, Jurnas.com - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan akan mendukung pengembangan industri halal di Indonesia. Dukungan itu dibuktikan melalui beberapa program strategis.
Pertama, akan melakukan perluasan pasar produk dan jasa dengan fokus pada sektor busana Muslim. Kedua, akselerasi pembiayaan dan investasi, dengan fokus pada keuangan syariah.
"Kita akan mendongkrak penyaluran dana bergulir dengan prinsip syariah melalui LPDB KUMKM, fasilitasi KSPPS untuk menjadi penyalur KUR, hingga fasilitasi KSPPS untuk menjadi penyalur kredit Ultra Mikro", kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam acara International Halal & Thayyib Conference 2019 di Kampus Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Rabu (27/11/2019).
Hadir dalam acara itu, Wakil Presiden RI KH Ma`ruf Amin dan juga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Ketiga, memberikan kemudahan dan kesempatan berusaha. Diantaranya, dengan deregulasi, omnibus law, HAKI, kebijakan afirmasi untuk perpajakan, pengupahan, dan sertifikasi. "Di samping itu, kita akan memasukkan produk UMKM ke dalam e-katalog. Intinya, kita akan menerapkan pelayanan satu pintu," ujar Teten.
Keempat, meningkatkan daya saing produk dan jasa dengan fokus halal food. Dalam hal ini, Kemenkop akan membuka konsultasi dan sosialisasi sertifikasi halal, hingga fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal.
Kelima, pengembangan kapasitas manajemen SDM dengan fokus halal travel.
"Kita akan mengembangkan wellness tourism berbasis inklusif business, peningkatan kapasitas usaha di bifang ecotourism, dan pengembangan SDM pengelola homestay," kata Teten seraya berharap Pemda gencar membangun homestay agar pariwisata memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Strategi keenam adalah koordinasi lintas sektor. "Kita akan terus menggaungkan strategi nasional pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui kebijakan satu pintu," tegas Teten.
Pada kesempatan itu, Teten juga mengungkapkan, perkembangan industri syariah global, Indonesia berada di ranking 4 industri pariwisata halal, sementara untuk busana Muslim, Indonesia duduk di ranking 2 dan untuk keuangan syariah, Indonesia duduk di ranking 10.
"Sedangkan untuk produk makanan halal, kita belum masuk 10 besar dunia, yang masih diduduki UEA, Malaysia, Brazil, Oman, Jordan, Australia, Brunei, Pakistan, Sudan, dan Qatar," kata Teten
Sementara itu, dalam sambutan pembukaannya, Wapres RI, KH Ma`ruf Amin mengapresiasi digelarnya acara International Halal & Thayyib Conference 2019.
Menurutnya, acara International Halal & Thayyib Conference 2019 merupakan bentuk nyata untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
"Acara seperti ini juga sangat penting untuk mempromosikan industri halal di Indonesia," kata KH. Ma`ruf Amin.
Bagi Wapres, saat ini merupakan momentum yang baik dalam mengembangkan potensi produk halal yang dimiliki Indonesia.
"Potensi pasar produk syariah di dunia terus meningkat. Dan terkait sertifikasi halal, Indonesia merupakan yang terbaik di dunia. Terlebih lagi, Universitas Brawijaya merupakan kampus pelopor pengembangan ekonomi syariah di Indonesia," jelas KH Ma`ruf Amin.
Center of Excellence
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Brawijaya, Prof Nuhfil Hanani menegaskan, pihaknya bertekad menjadikan studi halal menjadi Center of Excellence, pusat-pusat pertumbuhan studi tentang halal. Baik dari aspek material halal, teknologi yang berbasis proses produksi halal, gizi dan kesehatan, penguatan regulasi halal, pengembangan ekonomi halal yang didukung keuangan Islam, pariwisata dan media halal, pengembangan literasi dan penguatan masyarakat.
"Universitas Brawijaya juga bertekad untuk mempelopori penciptaan tenaga handal yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memajukan industri halal dari jenjang Strata 1. Juga menggalakkan forum-forum ilmiah yang mengkaji secara rutin perkembangan ekosistem halal. Salah satunya dengan mengadakan International Halal Festival setiap tahun," kata Prof Nuhfil.
Menurut Prof Nuhfil, keterkaitan ekonomi halal, industri halal, dan sistem keuangan Islam, menjadi faktor penentu bagi perkembangan ekosistem halal secara keseluruhan. Kita mengakui bahwa kita cukup terlambat untuk memulai menekuni sektor ini. Bandingkan dengan negara jiran Malaysia yang lebih satu dasawarsa membangun kebijakan terpadu ekosistem halal. Negara menjadi faktor kunci di sini," ujar Prof Nuhfil.
Dengan menghitung potensi pasar yang luar biasa, lanjut Prof Nuhfil, Indonesia adalah konsumen produk halal terbesar di dunia. Maka terjunnya Indonesia dalam pembangunan ekosistem halal akan memberikan perubahan yang sangat besar, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga untuk dunia.
"Ke depan, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai konsumen terbesar, tetapi juga produsen terbesar produk halal dunia," jelas Prof Nuhfil.
KEYWORD :Kemenkop dan UKM Teten Masduki KH Ma`ruf Amin Industri Halal
