Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tengah)
Jakarta, Jurnas.com - Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak sepenuhnya baik. Buktinya, masyarakat masih merasakan kesulitan ekonomi.
"Saya melihat wajar bila publik mulai merasa kondisi ekonomi makin sulit," kata Ujang melalui layanan pesan, Jumat (29/11).
Ia pun sangat menyayangkan, dalam kondisi ekonomi yang sulig ini, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju bukannya membantu Presiden Jokowi, namun justru menimbulkan masalah baru.
Lebih lanjut Ujang mencontohkan ekspor yang seharusnya bisa jadi pendongkrak perekonomian justru terhambat oleh kebijakan pemerintah. Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia itu lantas memberikan contoh tentang keputusan pemerintah melarang ekspor biji nikel yang kini dipersoalkan Uni Eropa.
"Tentu itu sebuah kondisi yang tidak kita inginkan. Di tengah resesi global, sulitnya perekonomian, tak seharusnya Indonesia dipersulit lagi dengan konflik-konflik begitu," kata Ujang.
Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyoroti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan yang begitu getol menyuarakan larangan ekspor biji nikel. Menurut Ujang, pelaku usaha pertambangan menduga ada kejanggalan dalam pelarangan itu.
"Saya tak mau berspekulasi soal dugaan kartel. Biarlah KPK yang turun tangan mengusutnya, untuk mengetahui apakah betul ada konflik kepentingan dan kepentingan pribadi yang bermain," katanya.
Bagi Ujang, Luhut seharusnya fokus pada tugasnya mewujudkan ide Presiden Jokowi tentang tol laut. Sebab, program tol laut seolah tak kunjung terealisasi meski pemerintahan Presiden Jokowi sudah menginjak periode kedua.
"Luhut seharusnya berkonsentrasi bekerja mewujudkan tol laut yang dicanangkan Presiden Jokowi. Sudah hampir enam tahun pemerintahan (Jokowi) berjalan, namun faktanya tol laut itu `maya` dan tak berwujud," katanya.
Ujang menambahkan, pada periode kedua Presiden Jokowi kali ini para menteri khususnya Luhut semestinya berusaha keras tidak menjadi penghambat program pemerintahan. Luhut sebagai sosok penting seharusnya tidak menjadi beban bagi pemerintah.
"Jadi rahasia umum keberadaan Luhut di sekitar Istana menjadi alasan banyak kelompok kanan yang tak suka pemerintah. Kalau terus-menerus menjadi beban bagi pemerintahan, bagaimana mungkin ekonomi bisa membaik bila diserahkan pada sosok menteri seperti ini?" tuntas Ujang.
Luhut Binsar Tol Laut
